JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Rapat perwakilan Pemegang Polis (Pempol) nasabah AJB Bumiputera 1912 dengan manajemen digelar pada Kamis (23/9/2021) dengan agenda pembahasan tindak lanjut pertemuan tanggal 10 september 2021.
Rapat ini, masih memperselisihkan isi kesepakatan yang belum tuntas di bicarakan diantaranya sistem atau tata cara pemilihan anggota BPA.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Dwidjosoejo lantai 22 wisma Bumiputera jalan jendral sudirman jakarta selatan ini management masih mempersoalkan tata cara sistem pemilihan badan perwakilan anggota (BPA).
Penasehat Kornas perkumpulan nasabah Bumiputera, Jefri Rasyid menjelaskan penyelenggaraan pemilihan BPA baru harus menggunakan metode e-voting.
Hal ini sebagaimana kesepakatan pempol dan manajemen yang difasilitasi oleh OJK pada tanggal 16 maret 2021.
“Tujuannya agar penyelenggara pemilihan tersebut benar benar transparan, akuntabel dan fairnes artinya bisa diterima semua pihak,” ulasnya.
Namun dalam rapat yang dihadiri perkumpulan lainnya seperti Pempol Bumi, Aabidan tim biru ini, Jefri juga mengingatkan kembali manajemen untuk memasukkan point tersebut kedalam kesepakatan tersebut agar mendapatkan kekuatan hukum yang jelas.
“Point tersebut menurut Kornas sebelumnya tidak tercantum dalam kesepakatan yang di tanda tangani oleh perwakilan pempol dan manajemen Bumiputera disengaja atau tidak disengaja pada waktu itu,” tuturnya.
Sementara itu pihak manajemen AJB Bumiputera yang diwakili direktur SDM dan umum, Dena Chairudin menyatakan bahwa pemilihan anggota BPA dengan sistem e-voting ini akan menjadi pertimbangan.
Menurut dena “point tersebut akan dicatat dalam notulen rapat dan akan disampaikan kepada panitia seleksi yang akan menilai apakah pemilihan dengan metode e-voting ini layak dijalankan atau tidak”.
“Rapat dengan agenda menindaklanjuti pertemuan tanggal 10 september ini tidak menghasilkan keputusan yang bulat. Hanya pihak perkumpulan nasabah bumi putera 1912 atau yang dikenal kornas saja yang tetap konsisten dengan hasil keputusan rapat tanggal 16 Maret 2021 bersama OJK yang memutuskan proses pemilihan BPA dilaksanakan dengan sistem e-voting,” terangnya.
Sementara perkumpulan pempol nasabah lainnya menyerahkan pada sistem pemilihan yang terbaik, padahal semua elemen yang berkomitmen sebelumnya telah sepakat untuk e-voting.
Adapun Sekjen Aabi Muchlisun setuju jika pemilihan BPA dilakukan dengan E -voting.
“Ini lebih bagus, karena jika dilakukan dengan manual dirinya khawatir dengan pengalaman pemilihan BPA sebelumnya dilakukan secara manual dan terbuka kesempatan untuk dimanipulasi,” tandasnya.
Sedangkan Salomo salah seorang pengurus KORDA DKI Perhimpunan Korban nasabah Bumiputera menjelaskan jika e voting lebih mahal costnya dan ada celah yang bisa digugat secara hukum.
Sementara itu, Sekretaris Kornas Dameyanti Tarigan menuturkan meskipun Dena Chaerudin selaku ketua teknis pemilihan BPA menjelaskan adanya kendala dalam sistem e-voting akan dikaji lebih lanjut terutama daerah yang belum punya akses internet dan tidak punya android.
“Tetapi jika diputuskan pakai e-voting, saya mengharapkan ada cara dan solusi terbaik. Kita sepakati dulu e- voting supaya adil untuk semua pihak,” tandasnya.
Berdasarkan info dari penasehat kornas Jefri Rasyid hingga saat ini kornas sudah mengkaji dan mempelajari bahkan bisa memberikan sumber informasi tehnologi e -voting dengan budget terjangkau.
“Rapat para perkumpulan nasabah Pempol Bumiputera dan management di tutup dengan pernyataan dari manajemen bahwa keputusan e-voting atau tidak akan diputuskan oleh panitia seleksi setelah dikaji terlebih dahulu.
Hari ini, Jum’at (24/9/2021) mengumumkan panitia pemilihan BPA akan diumumkan di samping, selama 14 hari ini dilakukan pemutakhiran data telepon Pempol. (J-be)
