BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pemerintah Kota Bandung tidak berencana memberikan “Kadeudeuh” kepada atlet peraih medali yang bertarung di ajang PON XX Papua yang berasal dari Kota Bandung.
“Sampai hari ini belum ada, belum ada anggaran untuk kadeudeuh (atlet PON peraih medali) itu. Tapi Wallaahu’alam, tapi kita sekarang sedang pembahasan anggaran bersama dewan, ini sudah pembahasan di akhir ya. Mudah-mudahan ada dari Pemprov lah, ” ujar Wali Kota Bandung Oded M.Danial kepada wartawan, Senin (18/10/2021).
Seperti diketahui, 35 atlet asal kota Bandung yang baru saja bertarung di ajang PON XX Papua, berhasil memperoleh medali emas, perak, dan perunggu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah kota Bandung Ema Sumarna menambahkan, APBD Murni 2021 tidak mengalokasikan dana “kadeudeuh” bagi atlet kota Bandung peraih medali di PON XX.
“Kalau di (APBD) murni 2021 memang tidak teralokasikan karena ini kan bukan Porda, tapi PON. Kalau PON itu ranahnya Provinsi,” tandas Ema.
Dalam catatan Ema, dari total atlet yang mewakili Jawa Barat pada PON XX di Papua, lebih dari 20 persen nya berasal dari Kota Bandung. Namun untuk peraih medali sendiri, Ema mengaku, belum ada laporan dari KONI kota Bandung.
“Kalau jumlah atlet sih yang jelas lebih dari 20 persennya berasal dari kota Bandung. Tetapi untuk peraih medali, nanti lah tunggu Pak Nuryadi selalu ketua KONI kota Bandung, saya sendiri belum menerima data,” pungkas Ema.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan atas statement wali kota ini. “Ini adalah bentuk ketidak pedulian Pemkot Bandung terhadap warganya yang berprestasi,” ujar Achmad.
Achmad sangat mengaku tidak paham kenapa harus keluar statement seperti itu dari pemimpin.
“Ini kan untuk memberi penghargaan untuk orang-orang-orang yang berjuang dan sudah mengharumkan nama Kota Bandung,” sesalnya.
Untuk itu, Achmad berharap statement ini bisa dicabut dan diubah. “Jangan sampai lah Kota Bandung tidak memberikan bonus sama sekali,” tambahnya.
Menurut Achmad hal kalaupun pada akhirnya tidak memberi bonus, tentunya harus ada alasan yang jelas. Bagaimana mereka bisa berkembang jika tidka ada stimulan yang baik dari pemerintah. “Kalau urusan anggaran, sepertinya tidak menjadi alasan,” tuturnya. (Put)
