JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan kepada para pimpinan aparatur sipil negara (ASN) di daerah, untuk menunda pembayaran tunjangan kinerja ASN. Jika ASN tidak mau mengikuti program vaksinasi COVID-19. Strategi itu telah diterapkan oleh beberapa daerah, dalam mendukung percepatan vaksinasi, khususnya bagi ASN.
“Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya, kalau sudah divaksinasi baru tunjangan kinerjanya diberikan semua mungkin, itu salah satu teknik,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dikutip dari laman kemendagri, Minggu (26/12/2021).
Tito menerangkan, berbeda dengan gaji, tunjangan kinerja merupakan hak dari kebijakan pimpinan. Ia mengatakan, bila bawahannya berkinerja baik, maka pimpinan dapat membayarkan tunjangannya secara penuh. Namun, bila bawahannya berkinerja buruk, maka tunjangan kinerjanya dapat dipotong.
Kendati demikian, Tito tetap menyarankan pendekatan pertama kepada ASN yang enggan divaksin, terlebih dulu dilakukan secara persuasif. Namun, bila yang bersangkutan tetap bergeming, strategi penundaan pembayaran kinerja dapat diterapkan.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen, hingga akhir 2021. Meski saat ini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen, tak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.
“Beliau (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa? Untuk proteksi kepada masyarakat di daerah masing-masing,” tegasnya. (ytn)
