BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Usai diguncang pandemi COVID-19, kini perekonomian di Kota Bandung mulai merangkak naik. Untuk itu Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Ade Supriadi meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung ikut ambil bagian dalam upaya pemulihan ini.
“Memasuki tahun pemulihan ekonomi dari pandemi, menagih inovasi kepada Disbudpar,” ujar Ade, kepada wartawan Minggu (16/1/2022).
Ade menilai, terlalu banyak warga, komunitas, dan pengusaha yang bergantung pada usaha wisata, tetapi masih menunggu kebijakan dan terobosan dari Disbudpar.
“Sudah terlalu lama para pegiat usaha jasa wisata ini tiarap karena pandemi. Butuh inovasi supaya ekonomi mereka bangkit,” tambahnya.
Menurut Ade, jangan sampai seniman, musisi, dan budayawan beralih profesi dan meninggalkan keahliannya, dan Bandung bakal lenyap dari peta kota kreatif dan kiblat seni nasional.
Ade menjelaskan, agak sulit mencari destinasi wisata di Kota Bandung yang memang didesain oleh pemerintah. Di sektor pariwisata, Bandung banyak dikenal sebagai kota jasa.
“Gelombang kendaraan wisatawan yang merangsek keluar dari Pintu Tol Pasteur mungkin menginap di hotel-hotel Bandung. Tetapi mereka memilih berwisata ke Kabupaten Bandung ataupun Kabupaten Bandung Barat,” sesalnya.
Ade menyatakan, jika suatu saat wilayah tetangga ramai investor dan hotel, maka Kota Bandung hanya akan menjadi “jalur perlintasan” kendaraan wisatawan yang keluar Tol Pasteur. Kalau itu terjadi, maka hotel, restoran, pengrajin, atau usaha yang terkait wisata Bandung akan semakin teriak.
“Disbudpar harus segera munculkan inovasi. Bandung masih beruntung terbantu start up yang menawarkan jasa promo hotel, yang memeengaruhi wisatawan menginap di Bandung. Beruntung pula atas kerja keras pemilik kuliner dan resto, yang menjaga citarasa demi menggoda wisatawan, tanpa bantuan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, nyaris tidak ada ruang yang dihidupkan pemerintah agar bisa menjadi daya tarik pariwisata.
“Sekalinya hadir lewat event-event tahunan, usaha yang dilibatkan tidak merata. UMKM gigit jari menonton venue yang dibatasi bagi tenant dan vendor bermodal,” tuturnya.
Kota Bandung juga minim acara budaya musik dan budaya. Terlalu berat dengan label Kota Kreatif. Seniman, musisi, dan budayawan menanggung sendiri biaya acara. Belum lagi izin acara yang memberatkan.
“Tahun pemulihan di 2022 ini harus menjadi pembuktian Disbudpar untuk membuka kembali kebangkitan ekonomi warga Kota Bandung. Permudah perizinan supaya seniman, musisi, budayawan, pengusaha UMKM, atau pegiat kreatif bisa merangkak mendapat hak, karena mereka juga pembayar pajak,” kata Ade.
Kenyamanan Wisata
Wisata Kota Bandung seolah tak berkonsep, tak ada desain yang mampu memberi kenyamanan bagi para pelancong.
“Karenanya, Disbudpar harus menjadi leading sector yang bisa menjadi penyambung koordinasi SKPD pendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan,” tambahnya.
Sebelumnya, Ade telah membahas kondisi kepariwisataan di Alun-Alun Bandung, yang sama sekali belum disentuh oleh Disbudpar.
“Belum lagi soal macet akibat parkir liar yang meluber seperti air, memenuhi setiap sudut, bahu jalan hingga trotoar,” tuturnya.
Karenanya, Ade menilai, Disbudpar sudah selayaknya membina para pihak yang bisa mengembangkan potensi bukan terjadi pembiaran. Braga sudah menjadi contoh konsep tersebut, dan turis pun dibuat nyaman.
Mendukung usaha kuliner sekitarnya, buat papan pemandu zona kuliner bagi wisatawan. Cantumkan makanan khas yang jadi unggulan setiap pedagang. Buat menu dengan harga tertera disimpan di tempat jualan, supaya tidak ada transaksi getok harga.
“Jangan lupa, ada keluhan para pedagang basemen Alun-alun yang terbenam bersama dagangannya, di bawah rumput sintetis,” pungkasnya. (put)
