BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM –- Paguyuban Pasundan memberikan keleluasaan kepada Lembaga Pendidikan Dasar Mengenah (YPDM) Pasundan agar sekolah – sekolah yang berda di bawah YPDM mengelola dana anggaran sekolah secara mandiri.
“Sistem pendidikan yang diterapkan di Lembaga – Lembaga Pendidikan Pasundan baik pendidikan tinggi dan menengah secara desantralisir. Artinya, terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan desentralisir.
Namun untuk akademik dilakukan secara sentralisir, karena itu pertanggung jawabannya langsung ke pemerintah, namun untuk sarana dan prasarana itu tanggungjawabnya ke Yayasan dan diberikan keleluasaan desentralisir itu secara full, untuk mengelola dana, baik dari pembangunan, iuran bulanan dan lainnya,” papar
Ketua Umum Pengurus Besar(PB) Paguyuban Pasundan, Prof Dr. H.M. Didi Turmudzi M.Si, yang ditemui usai
menutup kegiatan Evaluasi dan Rancangan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 dan Sosialisasi Pengunaan Bantuan
Pemerintah Kepada Sekolah di Lingkungan Sekolah YPDM Pasundan, yang dilaksanakan Selasa (27/9/2022), di Aula Mandalasaba, Jalan Sumatera 41, Bandung.
Dijelaskan Prof Didi, sekolah di Pasundan memiliki kebebasan dan diberi keleuasaan untuk mampu
mengembangkan diri, “Shingga sekolah bisa berkembang dan kemudian diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat dan Pasundan khususnya,” tuturnya.
Meski demikian, Prof Didi berpesan untuk kebijakan khusus yang terkait dengan kurikulum adalah tentang visi dan misi yang terkait dengan agama dan budaya.
“Jadi kami berharap mulai sekarang setiap guru disetiap sekolah dari TK, SD, SMP,SMA dan SMK setiap hari
melaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh guru atau siswa yang ditunjuk, baru masuk ke materi ajar dan
ajarkan juga tenang nilai budaya, tidak lama cukup 5 sampai 10 menit saja,” harapnya.
Hal itu katakanya sebagai ciri dari pendidikan Pasundan yang memiliki identitas ke-Pasaundan-an dibanding Lembaga pendidikan lainnya.
Sekolah Masih Keliru Administrasi
Sementara itu, salah satu pemateri yakni Anggota Tim Pokja Yustisi Saber pungli Jabar, Dr. Suharso Rusidi S.H.,M.H mengatakan jika sekolah di Jabar sebetulnya sudah tidak ada pungli.
“Sudah tidak pungli, namun cuma secara administrasi kadang – kadang sekolah masih keliru, dan saat ini terus
kita perbaiki. Terutama setelah kemari ada gerakan anti pungli dalam PPDB maka banyak Kepala Sekolah yang
mengaku sudah mendapat kemanfaataanya khususnya di PPDB tahun ini,” paparnya.
Ia mengatakan, kesalahan administrasi kebanyakan seperti dalam pengelolaan hasil sumbangan di sekolah
khususnya yang berdasar dari luar seperti subangan orang tua.
“Mungkin saja sekolah belum faham betul, sehingga anggaran dari luar itu masih dikelola pihak sekolah,
seharusnya dikelola pihak Komite. Kemudian yang penggunaannya sekolah belum faham tentang istilah
pungutan dengan sumbangan, jadi ada ‘sumbangan rasa pungutan’, dalam tata kelolanya karena dibatasi jumlah dan waktunya padahal itu tidak boleh seperti itu,” ungkapnya.
Oleh karenanya, dengan adanya kegiatan yang dilakukan YPDM itu, maka sekolah akan mengerti dan faham agar
bisa dilaksanakan nantinya. “Namun saya menilai jika sekolah di Pasundan ini sudah baik dan tinggal perlu ditingkatkan jada pengetahuannya,” harapnya.
Ia juga berharap jika pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan juga pemberitahuan ke sekolah, sehingga
Kepsek mengerti dan bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Sedangkan Kepsek SMK Pasundan 1 Bandung, Bandung Fikri Rahadian, S.Pd, M.M., menyebutkan kegiatan
tersebut sangat bermanfaat sekali khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di sekolah.
“Sosilisasi ini sangat berguna sekali, mudah – mudahan dengan kegiatan ini sekolah bisa lebih berkembang dan
menerapkannya. Dan untuk pengetahuan saber pungli, kami berharap sekolah akhirnya memiliki bekal dalam
pelaksanaan berbagai kegiatan di sekolah, sehingga kedepannya tidak terjadi hal -hal yang tidak diinginkan,” harapnya . (tie)
