BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) se Jawa Barat menuntut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk meninjau ulang dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang dianggap akan merugikan sekolah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, SE, MM., dalam siaran persnya kepada Pasjabar, Jumat (28/10/2022) usai menggelar audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu dibahas tentang jumlah dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal BPMU di tahun 2023. BPMU dari total awalnya Rp.700 ribu akan menjadi Rp.600 ribu/siswa untuk satu tahun.
Audensi berlangsung di Ruang Komisi V DPRD Jawa Barat dihadiri gabungan dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Terdiri dari FKSS Jabar, FKKSMKS Jabar, FOSIKMAS Jabar dengan Komisi V DPRD Jabar, TAPD Jabar dan Disdik Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di hari, Jum’at, 28 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB.
“SMK Swasta di Jawa Barat telah dirugikan oleh pindahnya guru terbaiknya ke Sekolah negeri melalui program guru P3K, dan kini dirugikan lagi oleh rencana penurunan jumlah dana BPMU di tahun depan,” keluhnya.
Dijelaskannya jika rencana BPMU itu sampai dilaksanakan maka akan berdampak kepada kepada operasional SMK swasta juga akan berdampak kepada pelayanan terhadap Siswa.
“Kami menyayangkan kebijakan ini, gubernur bukan hanya melanggar janji juga telah menambah kesenjangan hak antara siswa di sekolah negeri dan sekolah swasta, bukankah siswa kami (siswa SMK swasta) adalah warga Jawa Barat juga. Seharusnya siswa kami juga mendapat hak yang sama, BPMU dan BOPD disamakan saja. Akibat kebijakan ini akan berdampak kepada terganggunya angka partisipasi kasar Pendidikan Jawa Barat dan mungkin akan menjadi bencana . Kami meminta melalui Pimpinan Komisi V DPRD Jabar agar BPMU 2023 sekurang-kurangnya tetap seperti tahun 2022 ini“ tegas Acep.
Sementara itu Ketua Umum Forum Kepala SMA Swasta Jawa Barat, Ade D. Hendriana S.H, mengungkapkan Sekolah Swasta saat ini dihadapkan dengan kenaikan BBM, dan sosialisasi sekolah gratis di SMA/SMKN atau program KETM di sekolah swasta yang dibatasi jumlahnya, Maka FKSS Jabar berharap BPMU itu tetap jumlahnya atau naik. Karena APBDnya juga naik, saya tidak peduli dengan alasan kondisi apapun itu.
“Jika Gubernur mau Happy Ending dengan Sekolah Swasta, BPMU jangan berkurang di Paripurna. Namun apabila terjadi keputusan di paripurna, BPMUnya dikurangi. Maka kemungkinan kepala sekolah, guru dan pelajar bahkan orang tua siswa akan turun ke jalan atau mogok belajar dari pelajar secara serentak,” tegas Ade.
Pihak BPKAD dan Disdik Jabar turut memberikan penjelasan kepada kepala sekolah yang hadir. Bahwa penurunan angka BPMU terjadi karena kondisi penyesuaikan APBD dan perlu dana untuk memenuhi janji yang teracantum di RPJMD 2018-2023 di akhir masa jabatan Gubernur Jabar.
Pada audensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc bersama anggota DPRD Jabar, Johan J Anwari, M.Si, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc merespon baik yang diharapkan oleh kepala sekolah swasta. Karena memang dengan adanya kenaikan BBM dan kondisi sekolah swasta yang bergantung pada anggaran pemerintah. Seharusnya ada kenaikan atau tetap sama jumlahnya untuk saat ini.
Saat ditanya perihal harapan Forum Sekolah Swasta tentang bantuan untuk siswa itu tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta terkait jumlahnya atau ada kesamaan jumlah antara BPMU Swasta & BOPD Negeri. “Itu tergantung pihak eksekutif atau gubernurnya, karena sebelumnya DPRD Jabar sempat study banding ke daerah lain tentang itu dan seharusnya bisa diterapkan di Jawa Barat,” ucapnya
Anggota DPRD Jabar, Johan J Anwari, M.Si, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menghadiri audensi sempat mengungkapkan bahwa pendidikan dan Kesehatan merupakan urusan wajib. “Jika dibandingkan sektor lain, maka jika tidak terlayani dengan baik oleh pemerintah, itu tindakan dzholim. Insha Alloh do’a orang orang yang terdzholimi itu Mabrur. Semoga BPMU tetap jumlahnya atau naik,” harapnya. (tie)
