BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pulau Jawa merupakan sentra produksi beras dengan menyumbang produksi beras sebesar 53 persen dan Jawa Barat menyumbang 17 persen produksi rata-rata padi nasional. Menurut dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045, produksi padi di Pulau Jawa diproyeksikan akan berkurang di atas 17,5 persen. Selain itu, laporan Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 mengungkapkan bahwa pada periode tahun 2017 – 2020 terjadi penurunan luas panen dan produksi padi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Berkurangnya produksi padi di Kabupaten Purwakarta berpotensi memberikan dampak terhadap ketersediaan pangan baik di Kabupaten Purwakarta sendiri, di Provinsi Jawa Barat, maupun di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada pencapaian tujuan ke-2 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu: tanpa kelaparan. Tanpa kelaparan berarti menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
Secara topografi, Kabupaten Purwakarta memiliki area dataran rendah mencapai 52,60 persen dari total luas wilayahnya, sehingga sangat sesuai untuk lahan sawah. Sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta, yaitu sebesar 6,90 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Hal ini juga ditegaskan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018-2023 bahwa pembangunan sektor pangan dan pertanian menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta dengan salah satu sasaran yang ditetapkan yaitu terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan peternakan.
Salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta adalah persaingan pemanfaatan ruang. Lahan sawah seringkali terkalahkan oleh kebutuhan ruang untuk mengakomodir kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi, sehingga lambat laun luasan lahan sawah terus berkurang. Pada dasarnya, berkurangnya lahan sawah tidak hanya mengancam ketahanan pangan, namun juga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.
Atas dasar tersebut, dosen dan mahasiswa dari Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan melakukan studi Analisis Daya Dukung Pangan dan Lingkungan Berbasis Lahan Sawah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tim kajian yang beranggotakan Dr. Dolly Priatna, M.Si., Dr. Rosadi, SP., MM., Prof. Dr. Isman Kadar, dan Budi Saputro ini, bermaksud merumuskan rekomendasi strategi peningkatan daya dukung pangan guna mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta.
Kajian yang dilakukan pada Januari – April 2022 oleh Universitas Pakuan ini mengungkapkan analisis spasial di Kabupaten Purwakarta pada periode 2013-2017 telah terjadi pengurangan lahan sawah menjadi area terbangun sebesar 195,55 ha, dengan pengurangan lahan sawah terbesar menjadi industri yaitu sebesar 117,99 ha (60,34 persen). Sedangkan pada periode 2017-2021 pengurangan lahan sawah menjadi area terbangun yaitu sebesar 401,83 ha, dengan pengurangan lahan sawah menjadi pemukiman cukup tinggi yaitu sebesar 196,76 ha (48,97 persen).
Selain itu, berdasarkan hasil analisis spasial lahan sawah tahun 2021 dengan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta tahun 2011-2031 terdapat perencanaan untuk mengubah peruntukan, dari areal yang saat ini berupa lahan sawah akan dikembangkan menjadi berbagai peruntukan antara lain kawasan industri seluas 1.934,35 ha, pemukiman seluas 1.598,30 ha, serta untuk perumahan, perdagangan dan jasa seluas 210,29 ha.
Di sisi lain, daya dukung lingkungan Kabupaten Purwakarta dengan pendekatan jasa ekosistem berupa penyediaan jasa pangan pada tahun 2021 mencapai 142.506,51 ton, dengan penerima jasa pangan sebanyak 997.869 jiwa penduduk. Penerima jasa pangan ini akan terus meningkat hingga 2045 yang akan mencapai 1.095.934 jiwa penduduk.
Pada kesempatan ini, Dolly Priatna, salah satu anggota tim kajian dari Universitas Pakuan, mengatakan bahwa salah satu faktor penting dalam daya dukung pangan dan lingkungan adalah adanya lahan sawah. Semakin luas lahan sawah yang terlindungi dan semakin produktif lahan sawah tersebut, maka akan semakin tinggi pula daya dukung pangan dan lingkungannya.
“Untuk meningkatkan daya dukung pangan Kabupaten Purwakarta, salah satunya dapat dicapai dengan adanya intervensi kebijakan melalui skenario kebijakan optimasi sumber daya lahan sawah, peningkatan produktivitas dan kombinasi atas keduanya” ujar Dolly.
Subkoordinator Konservasi Lahan dan Analis Prasarana Sarana Pertanian Ahli Muda Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Pinta Uli Vera A. Simanjuntak, mengatakan bahwa pangan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Negara bersama masyarakat harus menjamin ketersediaan pangan tersebut. Sejalan dengan itu, negara serius dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan utama dalam mewujudkan kesediaan pangan tersebut adalah permintaan pangan lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan pangan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Di samping itu, sawah merupakan salah satu faktor penting dalam penyediaan pangan. Namun, luasan sawah mengalami penyusutan dari tahun ke tahun akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukkan lain.
Perlu dilakukan upaya penyadaran kepada semua pihak tentang pentingnya pangan dan prioritas kebijakan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Salah satu upaya penyadaran yaitu dengan cara memberikan data dan informasi yang benar, dengan melakukan riset tentang daya dukung pangan bagi suatu daerah. Riset ini dapat memberikan gambaran di lapangan tentang daya dukung pangan suatu daerah, sampai tahun berapa daerah tersebut masuk kepada kemandirian pangan dan bagaimana upaya meningkatkannya.
Pinta mengatakan Kementerian Pertanian mendukung penuh upaya semua pihak, seperti yang dilakukan oleh Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan ini, agar bersama-sama mencari solusi untuk berinovasi serta menciptakan keberlanjutan pangan dan kelestarian lingkungan ekosistem di negara ini. Kita sama-sama menginginkan mewariskan keberlanjutan pangan dan pertanian maju, mandiri dan modern untuk anak cucu generasi mendatang.
“Oleh karena itu, kajian-kajian yang telah dilakukan di daerah lain selain Kabupaten Purwakarta dapat memberikan rekomendasi arah kebijakan bagi keberlanjutan dan ketahanan pangan di Indonesia. Semoga sektor pertanian dapat berkontribusi untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pangan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia” tandas Pinta.
Ketua Kelompok Tani Mekar Harapan, Desa Citeko, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Ahmad Gunyani mengatakan bahwa lahan sawah di Desa Citeko, Kabupaten Purwakarta sudah mulai berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan dan peruntukan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan jumlah produksi padi menurun sehingga menyebabkan terganggunya ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta.
“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan setempat khususnya pemerintah daerah agar bersama-sama mempertahankan lahan sawah yang ada di wilayahnya dari alih fungsi lahan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta” pungkas Ahmad. (*/jbe)
