BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung menerima banyak keluhan dari warga terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
“Dalam kurun waktu satu minggu ini, kami di Fraksi Gerindra setidaknya menerima sekitar 400 keluhan warga,” ujar salah seorang anggota Fraksi Gerindra Kota Bandung, Hasan Fauzi, kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
Menurut Hasan Fauzi, Fraksi Gerindra memfasilitasi warga yang ingin menyampaikan keluhan terkait PPDB 2023. Semu ditampung di ruang fraksi. Pasalnya, jika ditanpung satu-satu ke rumah, atau mereka yang mendatangi rumah warga tentu waktu dan tenaga tidak akan mencukupi.
“Ya kita kan punya keterbatasan waktu dan tenaga. Sehingga, dengan difasilitasi untuk datang ke kantor fraksi kan lebih banyak keluhan warga yang bisa kami tampung,” tuturnya.
Keluhan yang disampaikan bermacam-macam. Namun pada umumnya, mereka mempermasalahkan sistem yang tidak sinkron.
“Ada warga yang mengelukan sudah satu tahun, bahkan lebih mendaftarkan DTKS. Di data kewilayahan kelurahan tersebut terdaftar. Namun ketika data Kartu keluarga (KK) dmasukkan, mereka tidak terdaftar DTKS pada sistem PPD Disdik,” papar Fauszi.
Namun, ketika data diakses melalui sistem internal Dinas Pendidikan, data warga tersebut muncul sebagai warga DTKS.
“Hal ini tentu sangat merugikan warga. Pasalnya, pihak sekolah tentu tidak akan mengecek data ke Disdik. Jika di sistem PPDB 2023 tidak ada datanya, pasti mereka akan menolak,” katanya.
Sistem PPDB Tidak Diimbangi dengan Kemampuan Sistem IT
Hasan Fauzi mengatakan, diberlakukannya sistem PPDB ini, tidak diimbangi dengan kemampuan sistem IT yang mumpuni. Sehingga banyak warga yang dirugikan.
Fauzi mengatakan, kepada warga yang datang, pihaknya selalu menegaskan, bahwa Farksi Gerindra tidak menjamin mereka masuk ke sekolah negeri. Pasalnya, kuota sekolah negeri yang terbatas.
“Selain karena kuota negeri yang terbatas, kita juga kasihan sama sekolah swasta yang selama ini membantu menopang kebutuhan sekolah negeri untuk memfasilitasi anak didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Jika yang dikhawatirkan warga adalah tingginya biaya sekolah di swasta, maka Ahmad Fauzi menjamin sekolah di swasta bisa gratis, asalkan memang benar-benar tidak mampu.
“Jadi warga tidak usah khawatir untuk biaya pendidikan, karena untuk warga tidak mampu akan dibiayai oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia mengatakan, ini akan menjadi catatan semua fraksi di DPRD Kota Bandung. Karena hal ini pasti dikeluhkan semua warga yang disampaikan kepada anggota DPRD.
“Kita memang harus segera mencarikan solusi untuk sistem yang kami nilai belum siap dijalani ini,” pungkasnya. (put)
