BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Salah satu pejabat tinggi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung disebut-sebut telah mengatur uang setoran yang nilainya mencapai Rp50 juta perbulan di Dinas Perhubungan (Dishub). Pejabat tinggi yang disebut mengatur uang setoran itu kepada Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.
Fakta tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memeriksa mantan Kadishub Kota Bandung Ricky Gustiadi di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (1/11/2023).
Saat JPU membacakan BAP Ricky, Ema disebut berperan mengatur uang setoran Dishub Kota Bandung Rp 50 juta per bulan yang berasal dari 5 persen fee proyek untuk keperluan koordinasi. Meskipun ujungnya, Ricky membantah BAP yang ia tuangkan dengan dalih Ema saat itu hanya memberikan arahan secara umum kepadanya yang mengemban jabatan Kadishub supaya mampu berkoordinasi dengan semua pihak.
Usai persidangan, JPU KPK Titto Jaelani memastikan bakal mendalami kembali fakta keterlibatan Ema dalam kasus tersebut. Meski saat memberikan keterangan, fakta itu sendiri dibantah langsung oleh Ricky Gustiadi.
“Itu kan yang dibantah dia, katanya Ema tidak pernah memerintahkan Ricky (mengumpulkan komitmen fee berjumlah Rp 50 juta per bulan, red), memerintahkannya hanya formal saja. Sedangkan di BAP jelas kok (Ema) memintaRp 50 juta,” kata Titto kepada wartawan.
Fakta ini kata Titto akan kembali dikonfrontir JPU pada persidangan pekan depan, Rabu (8/11/2023). Apalagi, Jaksa berencana menghadirkan penyidik KPK yang memeriksa Ricky untuk memastikan keterangan yang dibuatnya tersebut.
“Saya gak tau apa yang ditutupi Ricky itu, apa mau melindungi seseorang apa mau gimana. Kami mah minta terbuka saja, jangan sampai nanti semua jadi pesakitan dulu baru terbuka,” tegas Titto.
“Jadi nanti Minggu depan kita lihat yah, penyidik datang langsung kesini tanggal 8. Kami serahkan kepada penyidik mau bagaimana”. (rif)
