BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Menyikapi Rancangan Peruahan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 usulan komisi satu DPR RI tenteng penyiaran menuai kritik keras dari berbagai kalangan, khususnya insan pers nasional.
seperti yang dilakukan oleh Solidaritas Jurnalis Bandung yang menggelar diskusi dengan tema lawan RUU Penyiaran.
Usai melakukan tetrikal tolak RUU Penyiaran, Solidaritas Jurnalis Bandung menggelar diskusi terkait lawan RUU Penyiaran yang dinilai mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Sejumlah pasal dalam draff RUU Penyiaran berpotensi mengekang kerja jurnalis dalam melakukan pemberitaan berdasarkan fakta di lapangan.
Salah satunya yang menjadi sorotan adalah substansi pasal 50 B ayat 2 terkait larangan liputan investigasi jurnalistik yang dinilai merugikan insan pers.
Untuk mencegah banyaknya aturan-aturan yang disisipkan, Jurnalis Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menentang RUU Penyiaran.
Praktisi sekaligus dosen Syawal mengatakan tentunya ini menjadi ancaman bagi para jurnalis.
Pasalnya RUU tersebut berpotensi merenggut kemerdekaan dan kebebasan jurnalistik.
Menurutnya kebebasan pers diperlukan untuk menjaga kepentingan public, sehingga jangan sampai pekerjaan jusnalistik seperti investisigasi menjadi perbuatan criminal.
Para jurnalis berharap RUU Penyiaran dicabut, dan kembali seperti aturan sebelumnya yang diatur oleh kode etik jurnalistik. (Arf)
