JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin merespon usulan agar korban judi online mendapat bantuan sosial.
Korban judi online kata TB Hasanuddin itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
“Tidak masuk akal, menurut saya. Logikanya bagaimana, sudah jelas-jelas judi adalah perbuatan yang dilarang agama dan undang-undang ,” kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/6).
Hasanuddin menegaskan pemberian bantuan sosial bisa diartikan dukungan pemerintah terhadap pemain judi online.
“Korban judi online dapat bansos, lalu uangnya digunakan lagi untuk judi, terus begitu, mau sampai kapan? Ini tidak mendidik sama sekali,” cetusnya.
Hasanuddin mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bansos, seperti misalnya di pelosok desa, kaum lansia, janda tua dan mereka yang terkena PHK serta kaum disabilitas.
“Akan sangat lebih baik dan berharga bila bansos diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, bukan pemain judi online,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Muhadjir mengusulkan agar korban judi online menjadi penerima bansos.
Pernyataan tersebut dilontarkan Muhadjir beberapa hari setelah kasus polisi wanita yang membakar suami di Mojokerto, Jawa Timur.
Pejabat Kemeninfo
Sementara itu, TB Hasanuddin, mengaku bangga dan salut atas keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Semuel Abrijani Pangerapan, yang mengundurkan diri setelah insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Di tengah-tengah minimnya rasa malu dan hilangnya jati diri, masih ada orang yang berani bertanggung jawab
dan mengundurkan diri dari jabatannya,” tuturnya dalam siaran pers, Kamis (4/7/2024).
TB Hasanuddin mengatakan jika pengunduran diri salah satu pejabat di Kominfo tersebut menjadi titik terang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,
“Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Dirjen Aptika Kominfo ini dapat menjadi contoh para pejabat lain dan menjadi sebuah tradisi kedepan bagi bangsa,” tegasnya.
Terlebih, dikatakan TB Hasanuddin, sebagai seorang pejabat yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan
tugasnya sebagai professional, ia memiliki tanggung jawab moral terhadap tugas pokoknya.
Meski demikian ia juga mendorong agar sebelumnya dilakukan investigasi anggaran oleh BPK.
agar semuanya menjadi clear dan clean,”katanya. (*/Tie)
