BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menanggapi usulan pejabat Donald Trump yang mengusulkan untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai sebuah ide yang absurd.
Mardani menyatakan, “Usulannya absurd karena ketika (warga Gaza) sudah dipindahkan, kalau (wilayah Gaza) diambil Israel bagaimana?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, dilansir dari Antara.
Namun, Mardani mencoba untuk bersikap positif. Dengan menyarankan bahwa usulan tersebut mungkin muncul karena Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Saya berpendapat husnudzon karena Indonesia dianggap salah satu negara yang sangat komit, sangat konsisten, mendukung kemerdekaan Palestina, membantu warga Palestina. Ada bagiannya di titik itu,” ujarnya.
Mardani juga menyinggung kebiasaan Trump yang sering kali mengeluarkan pemikiran di luar kebiasaan. Seperti ide mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika atau mengklaim akan mengambil alih Terusan Panama.
“Tentu Donald Trump ini punya banyak pikiran yang out of the box, ngambil Panama lah, teluk Meksiko jadi teluk Amerika, termasuk ingin memindahkan relokasi warga Gaza ke Indonesia,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa urusan relokasi warga Gaza bukan merupakan urusan Trump dan seharusnya ditanyakan langsung kepada warga Gaza.
Meski demikian, Mardani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung Palestina.
“Relokasi itu bukan urusan Donald Trump harus ditanya kepada warga Gaza, tapi bahwa Indonesia siap membantu Palestina, apalagi masyarakat Gaza, itu sangat jelas dan benar,” ujarnya.
Indonesia Tetap Dukung Palestina
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa sikap Indonesia tetap mendukung pemerintahan Palestina.
Saat ditanya mengenai usulan relokasi penduduk Gaza ke Indonesia, Puan menjawab, “Sikap dari Indonesia tetap mendukung pemerintahan Palestina.”
Puan juga menyebutkan bahwa isu tersebut bisa dibahas lebih lanjut oleh Komisi I DPR RI, yang membidangi hubungan luar negeri.
“Mungkin kami akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan disinergikan dengan DPR,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri Indonesia pun membantah isu terkait pemindahan warga Gaza, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah memperoleh informasi atau memiliki rencana untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta.
Sebelumnya, NBC News melaporkan bahwa seorang pejabat dalam transisi kepemimpinan AS menyebutkan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, merencanakan kunjungan ke Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia sempat dibahas sebagai salah satu tujuan untuk relokasi sebagian warga Gaza. Namun hal ini tidak dikonfirmasi lebih lanjut oleh pemerintah AS.
