BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Untuk meminimalisir terjadinya banjir di Kota Bandung, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung menegaskan Kota Bandung masih membutuhkan dua kolam retensi untuk persoalan banjir Gedebage.
Kepala DSDABM Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, masih terdapat 17.000 kubik air yang harus ditampung dampak dari meluapnya air Sungai Cipamulihan dan Sub DAS Cinambo.
“Dari perhitungan kita, masih ada total genangan air sebanyak 17.000 kubik. Jadi, kita harus membuat dua kolam retensi seluas kolam retensi yang kita resmikan kemarin,” ujar Didi Ruswandi.
Melihat sulitnya mengatasi persoalan banjir di wilayah Gedebage, dituturkan ia berkenaan dengan 80 persen catchment area atau daerah tangkapan air yang berada di luar Kota Bandung.
Ini membutuhkan kordinasi baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
“Ini 80 persen catchment area Cinambo ini, di luar Kota Bandung. Jadi faktor dominan yang memungkinkan banjir itu di atas, di luar kota Bandung. Jadi logikanya memang Gedebage harus banyak tampungan,” ungkapnya.
Jadi Fokus Wali Kota Terpilih
Sementara Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana mengatakan, penyelesaian banjir Gedebage harus menjadi fokus wali kota dan wakil wali kota terpilih serta dukungan anggarannya.
“Jangan sampai semangat untuk menyelesaikan banjir ini luar biasa, tapi anggarannya kecil. Kami di DPRD siap berkolaborasi apalagi untuk menyelesaikan masalah di Kota Bandung,” ucap Andri.
Bahwa dalam menyelesaikan persoalan banjir Gedebage. Kota Bandung membutuhkan blue print dan kebijakan terkait saluran air dari hulu ke hilir karena hingga saat ini hal tersebut belum dimiliki Pemkot Bandung.
“Sampai hari kita masih belum memilikinya, bagaimana kita mau menyelesaikan. Tapi pada hari ini semangat DSDABM, semangat Pemerintah Kota Bandung harus diapresiasi,” imbuhnya.
Pihaknya pun mengatakan langkah tersebut harus dilakukan pemerintah ke depan salah satunya kolam retensi untuk wilayah Gedebage.
Karena masalah banjir ini tidak hanya harus diselesaikan di hilir saja, tapi harus dari hulu.
“Sehingga, perlu ada komunikasi lintas daerah antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Karena tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi,” pungkasnya. (rif)
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disajikan untuk tujuan informasi umum. Redaksi Pasjabar berupaya menyajikan data yang akurat dan terkini, namun tidak menjamin kelengkapan dan keakuratan sepenuhnya.
Pembaca diharapkan melakukan verifikasi tambahan sebelum mengambil keputusan berdasarkan informasi ini. Segala risiko yang timbul dari penggunaan informasi menjadi tanggung jawab pembaca.
Jika terdapat kekeliruan atau ingin mengajukan hak jawab, silakan kunjungi halaman: Disclaimer .
