Bandung, www.pasjabar.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung, Selasa (3/6/2025), untuk meninjau langsung pelayanan publik, khususnya dalam sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Khususnyadalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.
Fokus pada Pelayanan Bangunan untuk Masyarakat Miskin
Dalam peninjauan yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur, Menteri PKP menyatakan komitmennya untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) dan perizinan terkait hunian.
Menurutnya, selama ini proses pengurusan izin sering kali menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin yang ingin membangun rumah layak huni.
“Pemerintah tidak boleh menyulitkan rakyat kecil dalam membangun rumah. Maka pelayanan seperti ini harus makin inklusif dan cepat,” ujar Maruarar.
Langkah ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan sosial dalam sektor perumahan dan pemukiman.
Melalui sistem digital dan pelayanan satu pintu di mall pelayanan publik, warga kini dapat mengakses berbagai layanan perizinan tanpa harus berkeliling ke banyak instansi.
Resmikan Anjungan Smile Connected untuk Layanan Digital
Salah satu inovasi yang diresmikan dalam kunjungan ini adalah anjungan Smile Connected, sebuah fasilitas layanan digital yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan bagi masyarakat.
Fasilitas ini menyediakan layanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Sehingga masyarakat bisa mengurus izin tanpa tatap muka langsung dan tanpa birokrasi berbelit-belit.
“Anjungan ini kami hadirkan agar masyarakat Bandung—terutama yang belum punya banyak waktu dan akses—tetap bisa menikmati pelayanan perizinan secara mudah, murah, dan cepat,” jelas Maruarar.
Smile Connected diharapkan menjadi model pelayanan yang dapat direplikasi di kota-kota lain di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menegaskan bahwa Kota Bandung berkomitmen mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital. (Eci)
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disajikan untuk tujuan informasi umum. Redaksi Pasjabar berupaya menyajikan data yang akurat dan terkini, namun tidak menjamin kelengkapan dan keakuratan sepenuhnya.
Pembaca diharapkan melakukan verifikasi tambahan sebelum mengambil keputusan berdasarkan informasi ini. Segala risiko yang timbul dari penggunaan informasi menjadi tanggung jawab pembaca.
Jika terdapat kekeliruan atau ingin mengajukan hak jawab, silakan kunjungi halaman: Disclaimer .
