BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan di sektor pendidikan yang mulai diterapkan pada awal tahun 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan di Jawa Barat berjalan sesuai visi pembangunan yang telah dirancang.
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, usai menghadiri acara penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Rabu (20/8/2025).
Ia menuturkan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar telah bertemu dengan para kepala sekolah. Untuk membahas arah pembangunan pendidikan tahun depan.
“Hari ini Disdik bertemu para kepala sekolah untuk menyampaikan visi pembangunan pendidikan ke depan dan kita tadi merevisi beberapa hal,” ujar KDM.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah mengenai penempatan kepala sekolah. Ke depan, kepala sekolah akan ditempatkan sesuai dengan domisili masing-masing.
Kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi kepala sekolah yang harus bertugas jauh dari tempat tinggalnya.
“Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumah akan dievaluasi. Mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing,” tegas KDM.
Selain soal penempatan, evaluasi juga menyentuh aspek pengelolaan anggaran sekolah. Pemprov Jabar ingin memastikan alokasi biaya operasional dihitung dengan cermat, sehingga sekolah tidak mengalami kekurangan dana.
“Kita mengevaluasi anggaran di sekolah. Ada beberapa item yang oleh provinsi dilarang, seperti penjualan LKS, seragam, dan lainnya. Maka alokasinya harus dihitung secara cermat agar sekolah tidak kekurangan biaya,” jelasnya.
Isu Lainnya
Isu lain yang ikut dibahas adalah mengenai studi tur. Disdik Jabar bersama para kepala sekolah menekankan perlunya pengawasan lebih ketat agar kegiatan tersebut sesuai aturan.
Selain itu, jam masuk dan pulang sekolah juga akan dikaji lebih mendalam. KDM menyebut pengaturan waktu belajar harus mempertimbangkan berbagai aspek. Baik dari sisi efektivitas pembelajaran maupun kondisi sosial siswa.
Untuk mendukung akses pendidikan, Pemprov Jabar berencana menyiapkan bus sekolah bagi daerah-daerah yang belum terlayani transportasi publik. Ia juga menekankan pentingnya fasilitas dasar di sekolah, khususnya ketersediaan toilet yang layak.
“Penyediaan bis sekolah bagi daerah yang jangkauan ke sekolahnya tidak ada transportasi publik dan tiap sekolah harus ada toiletnya,” ujar KDM.
Menurutnya, seluruh kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan kepala sekolah yang mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Inilah yang menjadi konsen kita di 2026,” pungkasnya. (*)
