Oleh: Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si, Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan (Paguyuban Pasundan)
WWW.PASJABAR.COM – Boleh percaya atau tidak, Paguyuban Pasundan adalah salah satu sosok (kalau tidak satu-satunya) ormas (1913), yang hingga hari ini masih tetap mempertahankan eksistensinya. Ia lahir, selang enam tahun, setelah Budi Utomo (BU) dicetuskan tahun 1908. Jadi, tak berlebihan jika Paguyuban Pasundan (PP), menarik untuk disimak dan di analisis kiprah kehadirannya yang panjang itu.
Tentu saja, dalam konteks format kepolitikan nasional, PP mengalami pasang surut yang tak terhindarkan.
Ada masanya PP menorehkan peran puncak gemilang. Namun, tak terpungkiri, sempat pula ia terpuruk di kubangan yang hanya dilihat sebelah mata. Dialektika dan romantikanya, niscaya menggoreskan sebuah atmosfer yang dinamis. Sejalan dengan dinamika perjalanan bangsa.
Selain itu, citra yang diusung PP, kerap kali mencuatkan kesan ragam dimensi. Karena sesungguhnya juga, sejak awal kelahirannya, PP sangat akrab dengan gatra yang menjadi kepedulian bangsa. Entah itu aspek dan citra politik, ekonomi, budaya atau pendidikan. Pendek kata, keterlarutan Paguyuban Pasundan dalam setiap problematika bangsa mencuat ciri khas kiprahnya.
Fenomena politik bukanlah persoalan yang tabu. Bagi arah dan kiprah PP di masa kini dan di hari esok. Tinggal, bagaimana kepiawaian mengidentifikasi dan mengelola potensi politik PP. Tetap berada pada orbit keSundaan dan keIndonesiaan. Artinya, PP sebagai aset nasional yang bertumpu pada ihwal pencerahan keSundaan. Tetap kontributif bagi perwujudan mosaik keNusantaraan yang tidak monolitik.
Perkembangan
Pada perkembangan berikutnya, hingga hari ini, keterlibatan Paguyuban Pasundan pasca Parki setelah kembali menjadi Paguyuban Pasundan (29 November 1959). Dalam konteks percaturan politik makin mengerut share politiknya seperti tak bergema lagi. Hal ini disebabkan karena PP lebih memfokuskan diri pada prioritas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan budaya, mengembangkan ekonomi dan bidang kesehatan.
Benar adanya. Beberapa unit garapan sejak pendidikan dasar-menengah hingga pendidikan tinggi yang dibina PP amat menonjol keberhasilannya di Tatar Sunda (Jawa Barat). Siapa yang tidak kenal dan bangga dengan sekolah-sekolah berbendera Pasundan? Itulah kiprah puncak terakhir PP. Dalam ikut merancang bangun kualitas kehidupan bangsa.
Memang, secara sistemik, proses pendidikan akan berpengaruh terhadap bangunan politik sebuah bangsa. Dengan istilah lain, proses pencerdasan bangsa lewat pendidikan. Bisa dijadikan sebagai percepatan kesadaran (melek) politik sebuah komunitas.
Dengan demikian ”manuver” politik PP, setidaknya terbaca. Melalui pancang ukur seberapa jauh respon PP terhadap realita, kecenderungan atau prediksi perpolitikan lokal maupun nasional. Entah itu lewat evaluasi, pernyataan, imbauan, harapan atau kesepakatan PP. Terhadap fenomena dan dinamika politik tertentu.
Ini sebuah kenyataan yang didambakan mungkin oleh sebagaian masyarakat. Karena sebagian besar rakyat Tatar Sunda tetap, menganggap PP sebagai ”gunung pananggeuhan” untuk ikut menampung dan mengartikulasikan aspirasi politiknya. Sebab, terlalu bodoh untuk menafikan peran PP, ketika harus mengangkat ”tangtungan jeung jengglengan” Ki Sunda pada etalase politik nasional.
Dari sebab itu, amat tidak bijaksana, jika PP hanya dianggap sekedar wadah nostalgia. Sementara, begitu besar potensi politik Paguyuban Pasundan, yang sebenarnya bisa diaktualisasikan. Setidaknya, representasi Paguyuban Pasundan sebagai ormas tertua dan ”terbesar” di Jawa Barat tidak mungkin mengabaikan kapabilitas kediriannya bagi peningkatan komara Ki Sunda.
Banyak yang Dapat Dilakukan
Kalau mau, sesungguhnya banyak yang bisa dilakukan Paguyuban Pasundan, dengan fasilitas cabang, anak cabang atau sosialisasi nilai pada lembaga-lembaga pendidikan yang dimilikinya.
Dengan aset dan kapasitas demikian, Paguyuban Pasundan masih bisa mengerang atau menggeliat manakala dihadapannya begitu banyak praktek-praktek politik yang diasumsikan mengerdilkan aspirasi-aspirasi pluralisme.
Persoalannya kemudian, bagaimana menjaga agar tidak teralienasinya Paguyuban Pasundan dari proses dan pentas politik, karena tersedia sumber daya manusianya yang berani mengambil resiko.
Ditengah realitas pluralisme politik yang makin dituntut banyak pihak, khususnya pada hubungan katalisator arus demokratisasi di persada Indonesia, maka semua anasir bangsa harus mengambil bagiannya dalam kepentingan tersebut. Tentu saja termasuk Paguyuban Pasundan.
Pada dataran operasionalnya, setiap keterlibatan komponen hanya mungkin terjadi, apabila ia memiliki aktualisasi visi politiknya yang tegas-tandas tapi santun.
Telaah ini secara teoritis tidak berbicara tentang afiliasi parokhial. Tapi, mengacu pada ikatan-ikatan yang lebih bersifat enlightenment terhadap sikap egaliter, dan rekonstruksi puncak-puncak konglomerasi entitas lokal. Diskursusnya beralih dari monolit ke mosaik. Bukan pula imaji dominan sistem nilai kultur tertentu yang mengatasi, melainkan, trickle up effect : efek memuncrat ke atas permukaan dialektika kepolitikan nasional yang datang dari arus bawah.
Dalam spektrum ini, senang atau tidak, akan terjadi derajat kompetisi antara elemen yang tinggi.
Secara demikian, bila Paguyuban Pasundan berupaya melakukan reaktualisasi politik, maka syarat pertama yang harus dimilikinya adalah keberanian untuk bersaing secara terbuka dengan aspirasi politik entitas lokal lain. Tanpa ini jangan berharap bisa survive.
Sekedar contoh, beberapa waktu yang lalu bagaimana progresifnya masyarakat Minang, saat mengagregasikan dan mengaksentuasikan kepentingan politiknya. Mereka dengan gencar melakukan Gebu Minang (Gerakan Seribu Minang).
Lalu menghimpun pengusaha-pengusaha asal Minang untuk membangun sebuah usaha bersama dengan modal puluhan miliar rupiah. Di dalamnya terlibat beberapa menteri dan mantan menteri yang sama-sama berasal dari Sumatera Barat.
Kiprah dan Tantangan
Lantas, bagaimana dengan kiprah menteri-menteri atau para pengusaha suskes yang berasal dari Jawa Barat untuk memajukan Tatar Sunda? Adakah para elit politik dan elit bisnis Ki Sunda sekarang masih berada pada aliran darah dan desah nafas dari entitas dimana ia dilahirkan?
Jika kita pesimis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka jawabannya kita harus mengembalikan kejayaan Pasundan masa lalu yang lebih peduli terhadap ”Ajeninajen” Ki Sunda. Mungkinkah hal ini bisa ter-cover oleh para pengurus, baik ditingkat Pengurus Besar, Wilayah, Cabang dan Anak Cabang serta para anggota lainnya mestinya bisa, minimal untuk penetapan pejabat-pejabat tingkat Jawa Barat (Gubernur dan sebagaiannya), Paguyuban Pasundan layak memposisikan dirinya sebagai lembaga yang paling tahu seluk beluk dan ”ruh” Tatar Sunda.
Karena itu, wajar, jika Paguyuban Pasundan juga bertindak sebagai pelegitimasi kesundaan. Atau setidaknya, Paguyuban Pasundan mampu berkiprah sebagai lembaga yang berpengaruh dan suaranya harus ”didengar” oleh para petinggi yang ada di Tatar Sunda.
Bagaimana untuk mengantisipasi tantangan-tantangan di atas? Tak bisa ditawar-tawar lagi, dan sudah saatnya, Paguyuban Pasundan mengguratkan vitalitasnya agar memiliki bargaining power/position yang tinggi, yaitu menggali dan menjadikan dirinya sebagai pusat studi dan gerakan kesundaan, dengan mengungkap berbagai aktualisasi sistem nilai Ki Sunda pada dimensi : budaya, politik, ekonomi dan model hankam bagi kepentingan nasional.
Temuan-temuan paradigma keSundaan tersebut baik yang normatif, maupun aplikatif, sepatutnya menjadi integritas pemandu langkah-langkah Paguyuban Pasundan dalam konstelasi kepolitikan nasional. Hampir bisa dipastikan, langkah ke arah itu, perlu daya dukung dari segenap komponen yang ada di tubuh Paguyuban Pasundan maupun yang terkandung di Tatar Sunda umumnya.
Kalau perlu, ada penataan dan penetapan program prioritas keorganisasian dengan melibatkan pemikir cendekiawan yang steril dari budaya korup (artifisial dan penjilat), praktisi politik-birokrat yang jujur, kalangan pengusaha dan siapapun yang mencintai Ki Sunda tanpa dibuat-buat.Itulah barangkali beberapa catatan, harapan dan impian yang harus dikerjakan Paguyuban Pasundan di tengah pluralisme.
Pada akhirnya, eksistensi dan aktualisasi sosok Paguyuban Pasundan, hanya mungkin terkristalkan apabila para pengusungnya belum terkontaminasi oleh pertimbangan-pertimbangan vested interest.
Pentingnya Keberanian
Saya beranggapan betapa pentingnya, adanya keberanian untuk menentukan pilihan-pilihan posisi atau peran sebagai kontribusi terhadap kepentingan lokal dan nasional. Dengan demikian, ada baiknya jika pola kaderisasi dan rekruitmen di tubuh serta unit garapan Paguyuban Pasundan, benar-benar didasarkan pada objektivitas prestasi yang diraih. Tidak didasarkan pada like dan dislike. Karena pada gilirannya nanti, keberlangsungan hidup Paguyuban Pasundan akan ditentukan oleh sedalam dan sejauh apa prestasi (politik, budaya, ekonomi-sosial dan iptek) yang diraihnya.
Ini semua hanya ada pada pribadi-pribadi dan program kerja yang berkualitas serta transparan untuk diuji. (han)
