BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Warga Kota Bandung dipastikan tetap mendapatkan pelayanan publik secara penuh meskipun dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan hampir Rp600 miliar.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya akan menyasar belanja pegawai dan operasional pemerintahan, tanpa mengganggu pelayanan dasar bagi publik.
“Kesepakatan dengan Pak Gubernur jelas: layanan dasar tidak boleh berubah. Yang harus berubah adalah operasional pemerintahan,” kata Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (1/10/2025).
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi dengan memangkas pos anggaran yang dinilai tidak mendesak.
Beberapa kegiatan yang diputuskan untuk ditiadakan antara lain perjalanan dinas luar negeri, pengadaan mobil dinas baru, hingga berbagai acara seremonial yang menyedot anggaran besar.
“Perjalanan dinas luar negeri nol, mobil dinas baru juga nol. Pokoknya banyak efisiensi. Alhamdulillah semalam saja kita berhasil menghemat hampir Rp300 miliar,” ungkapnya.
Dengan strategi penghematan tersebut ditambah pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), Pemkot Bandung berhasil mengamankan anggaran sebesar Rp7,8 triliun.
Meski begitu, Farhan mengakui masih terdapat defisit sekitar Rp600 miliar. Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkot akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Perhubungan, PUPR, Pendidikan, Kesehatan, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi ini. Pemkot Bandung berkomitmen agar pemangkasan anggaran hanya berdampak pada sisi birokrasi, bukan pada kebutuhan warga.
“Yang dipangkas itu hanya birokrasi, bukan layanan untuk warga,” tegasnya. (put)
