BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).
Aksi mahasiswa Bandung tersebut digelar dalam rangka memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintahan keduanya.
Dalam aksinya, massa mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Mereka menyerukan sejumlah tuntutan, di antaranya reformasi total pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran program tersebut, serta pembatasan peran TNI dan Polri agar tidak terlibat dalam pengelolaan urusan sipil.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa kebijakan Program MBG yang dijalankan pemerintah masih dinilai belum tepat sasaran. Menurut mereka, program tersebut semestinya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat lokal, bukan sekadar bersifat seremonial dan konsumtif.

Serukan Pembatasan Peran Militer dalam Urusan Sipil
Selain menyoroti program MBG, mahasiswa juga mengkritisi semakin besarnya peran TNI dan Polri dalam urusan sipil. Termasuk dalam sejumlah proyek pembangunan nasional dan program sosial.
Mereka menilai, kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, yang seharusnya dijaga dalam sistem demokrasi.

Selama aksi berlangsung, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di depan Gedung Sate dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Meski sempat terjadi dorong-dorongan kecil antara mahasiswa dan petugas saat mencoba mendekati gerbang utama, aksi tetap berlangsung kondusif hingga sore hari.

Para mahasiswa juga mengumumkan bahwa aksi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mereka menegaskan, evaluasi setahun kepemimpinan bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya menjaga semangat demokrasi agar kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat. (eci)










