WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengumumkan pembukaan kembali program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Umum untuk tahap (batch) kedua tahun 2026.
Program strategis ini ditargetkan bagi 2.100 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Guna mencetak tenaga profesional yang mampu menjaga standar keselamatan di lingkungan kerja.
Masa pendaftaran program ini berlangsung singkat, yakni mulai tanggal 6 hingga 12 April 2026. Langkah ini diambil pemerintah sebagai respons atas tingginya kebutuhan industri terhadap tenaga kerja. Yang memiliki kompetensi khusus dalam memitigasi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Investasi Kompetensi untuk Produktivitas Nasional
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin (6/4/2026), menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pekerja terhadap sertifikasi kompetensi. Di era industri modern, keberadaan Ahli K3 bukan lagi sekadar pelengkap administratif. Melainkan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan usaha.
Menurut Menaker, penguatan kompetensi K3 sangat krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan nyawa pekerja dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan adanya tenaga ahli yang kompeten, risiko kerugian akibat insiden kerja dapat ditekan seminimal mungkin, yang pada akhirnya akan mendongkrak produktivitas nasional.
“Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten. Sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujar Yassierli.
Skema Pembiayaan dan Persyaratan Peserta
Sama seperti pelaksanaan pada Sertifikasi Ahli K3 batch pertama, pemerintah memberikan subsidi penuh untuk biaya pembinaan atau pelatihan sehingga peserta tidak dipungut biaya pendidikan. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023, peserta tetap diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000. Biaya tersebut mencakup sertifikat pembinaan, evaluasi SKP AK3, serta penerbitan SKP resmi.
Untuk menjaga kualitas lulusan, Kemnaker menetapkan kriteria seleksi yang cukup ketat. Calon peserta minimal harus merupakan lulusan Diploma 3 (D3) dan diwajibkan mengunggah sejumlah dokumen digital. Seperti ijazah asli, KTP, pasfoto berlatar merah, serta surat pernyataan kesediaan mengikuti pembinaan di atas meterai. Selain itu, peserta harus sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi ini dijadwalkan berlangsung intensif mulai tanggal 27 April hingga 13 Mei 2026. Mengingat metode pembelajaran yang dilakukan, peserta diminta menyiapkan perangkat pendukung seperti laptop atau komputer serta koneksi internet yang stabil untuk mengikuti rangkaian materi dan ujian.
“Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” tambah Yassierli menutup keterangannya.
Bagi masyarakat atau pekerja yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui tautan resmi di https://s-link.kemnaker.go.id/AK3UGRATISBATCH2. Mengingat kuota yang terbatas hanya untuk 2.100 orang, calon peserta diharapkan segera melengkapi berkas sebelum batas waktu penutupan. (han)
