BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta segera menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EuA) vaksin COVID-19. Dengan begitu, program vaksinasi yang ditargetkan pemerintah berjalan mulai Januari 2021 bisa terlaksana.
Selain itu, pihak terkait di pemerintah juga diharapkan memberikan transparansi seputar vaksinasi COVID-19. Sehingga, masyarakat tidak dibuat bingung dengan berbagai informasi yang disampaikan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan percepatan penerbitan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 perlu dilakukan BPOM. Sebab, saat ini sudah mendekati awal 2021 dimana akan dilakukan vaksinasi sesuai yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“BPOM harus segera mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin impor pada Januari 2021. Sementara Bio Farma dan Kementerian BUMN harus segera memastikan pasokan vaksin pada 10 hari terakhir 2020 ini,” kata Farhan, Senin (21/12/2020).
Ia sendiri mengapreisasi Jokowi yang mengatakan akan menggratiskan vaksin COVID-19. Namun, ia pun menyindir kementerian terkait yang masih belum memberi kejelasan dalam keamanan dan kenyamanan publik dalam menerima vaksinasi.
“Pernyataan Presiden artinya ada akselarasi dan perubahan signifikan dari kebijakan-kebijakan kementerian dan lembaga negara yang mendapat tugas penanganan pandemi ini, yang rasanya (sebelumnya) bertele-tele dan tidak gercep (gerak cepat),” bebernya.
Ia juga mendesak agar ada skema baru vaksinasi COVID-19. Sebab, tadinya vaksinasi itu hanya digratiskan untuk sebagian orang saja.
“Kemenkes harus mengeluarkan sebuah skema baru vaksinasi COVID-19 yang tadinya hanya gratis untuk 25 juta penerima, sedangkan mandiri untuk 75 juta. Sekaligus kita berharap Kemenkeu dan Kemendag menyiapkan jalur impor khusus bagi jutaan dosis vaksin yang akan disuntikan ke jutaan orang mulai Januari 2021,” terangnya.
Farhan pun menekankan meminta data kependudukan masyarakat agar diperbaharui untuk efisiensi penerimaan vaksinasi. Sehingga, sasaran vaksinasi bisa lebih jelas dan terukur.
“Kita nantikan siapa saja yang masuk prioritas penerima vaksin yang ditentukan oleh Kemenkes dengan bantuan data Dukcapil Kepmendagri dan BPS,” tambahnya.
Pembantu Jokowi Jangan Lalai
Selain berbagai catatan di atas, Farhan meminta para pembantu Presiden tidak setengah-setengah dalam merealisasikan kesiapan vaksinasi. Jangan sampai janji Jokowi untuk vaksinasi warga dimulai Januari terhenti akibat perdebatan atau kelalaian internal pembantu Jokowi.
“Kita rasanya seperti mendapat harapan dari ketegasan dan kecepatan Presiden merespon situasi. Tapi kita punya pertanyaan besar dan harapan-harapan yang belum terjawab oleh Kementerian dan Lembaga Negara pembantu Presiden,” jelasnya.
“Pernyataan Presiden beberapa waktu lalu adalah sebuah narasi besar dari pemerintah, tetapi tidak ada transparansi dari kementerian dan lembaga negara yang kita harapkan mewujudkan perintah kepala negara. Dengan berat hati kita mencoba realistis saja, pemerintah tidak ada transparansi, hanya punya narasi soal vaksinasi,” tegas Farhan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh penduduk Indonesia.Vaksinasi akan dilakukan mulai Januari 2021.
“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin COVID-19 ke masyarakat gratis. Insya Allah vaksinasi COVID-19 akan dilakukan pada Januari 2021. Semua akan mendapatkan vaksinasi. Semuanya gratis. Tetapi ini butuh waktu untuk disuntikkan karena data terakhir yang divaksin 182 juta orang,” ujar Jokowi, Rabu 16 Desember 2020.
Pemerintah Indonesia menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Enam jenis vaksin itu diproduksi oleh enam lembaga berbeda, yaitu PT Biofarma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNtech, dan Sinovac Biotech. (ors)
