BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kejaksaan Negeri Cimahi melalui Seksi Tindak Pidana Khusus berhasil melakukan eksekusi penyitaan pada Senin, 1 Juli 2024, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4668 K/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Desember 2020, yang terkait dengan tindak pidana kasus korupsi tanah dan bangunan.
Melalui rilis yang disampaikan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cimahi, Fajrian Yustiardi, menjelaskan bahwa putusan ini terkait kasus korupsi pengadaan tanah untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
“Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, terkait tanah dan bangunan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) seluas 10.000 m2 atau senilai Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan sumber dana dari APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 atas nama terpidana Ali Carda Atmaja bin RD,” Katanya.
Tanah dan bangunan yang disita berlokasi di daerah Santoaan atau Blok Saradan, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03495 seluas 1.146 m².
Dalam amar putusan, terdakwa Ali Carda Atmaja bin RD. Witardja dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 150.000.000.
Terdakwa lain, Jaji Rudiya bin RD. Witardja juga harus membayar Rp 150.000.000, Rd. Soeparman bin RD. Witardja sebesar Rp 145.000.000, Rita Rosita binti RD. Witardja sebesar Rp 76.000.000, Karwati binti RD. Witardja sebesar Rp 80.000.000, dan Cartika binti RD. Witardja sebesar Rp 80.000.000.
Jika para terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda mereka akan disita oleh Jaksa eksekutor dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Jika harta benda tidak mencukupi, para terdakwa akan dipidana penjara selama satu tahun.
Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana Nomor: PRINT-1876/M.2.34/Fu.1/09/2023 sampai dengan Nomor: PRINT-1881/M.2.34/Fu.1/09/2023 tanggal 7 September 2023, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Arif Raharjo, SH. MH.
Penyitaan harta benda milik terpidana dilakukan setelah lebih dari satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan para terpidana tidak membayar uang penggantinya.
Setelah penyitaan, harta benda para terpidana akan dilelang untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti. Proses penyitaan berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. (fal)
