Oleh: Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si.
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Ada fenomena paradoks menjelang Pemilu 2009 ini. Di satu sisi, para elite politik begitu bersemangat, patriotik bahkan overexpose dalam membangun citra, memasarkan diri, dan manufer politik dalam menarik simpati dan dukungan. Rapat tertutup dan terbuka, kunjungan ke pasar, pesisir, kegiatan seni dan olah raga, silaturahmi, pengajian, tablig akbar, dan berbagai cara dilakukan para caleg dan kandidat untuk menebar simpati dan dukungan rakyat. Dalam upaya itu, tak terhitung biaya, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan. Bahkan kadang terlupakan persoalan etika kampanye.
Sebagai contoh, politisasi BBM. Presiden SBY menggencarkan promosi penurunan BBM sebagai keberhasilan pemerintahannya, yang dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah republik ini. Dengan cara berbeda, mantan Presiden Megawati membuat iklan politik yang justru menilai pemerintahan SBY telah gagal menjalankan roda pemerintahan. Penurunan BBM bukan merupakan suatu prestasi melainkan sebagai konsekuensi logis dari penurunan harga minyak.
Pesona kursi dewan dan presiden begitu membius manusia. Tak terkecuali para mantan yang pernah berkuasa. Dengan berbagai cara, etis maupun tidak, para elite berusaha meraih kembali kursi kekuasaan. Ironisnya, rakyat yang akan menjadi objek dan target bagaimana kekuasaan, diabaikan. Berbeda dengan para elite yang begitu heroik, dinamis, dan agresif, sebaliknya rakyat terlihat apatis dan masa bodoh.
Apatisme rakyat terlihat dalam banyak pilkada dengan angka golput Sangat tinggi.
Dalam pemilu nanti diperkirakan sekitar 4000 rakyat yang akan golput. Jelas bukan karena kebodohan melainkan satu bentuk protes terhadap situasi politik, kebijakan, sikap para elite, dan moralitas para politisi. Rakyat tidak melihat perubahan signifikan dengan adanya perubahan sistem pemerintahan, sistem pemilu dengan rasa aman, kesejahteraan dan kemudahan hidup. Semua hanya di atas kertas dan di atas podium dalam ajang kampanye, ketika janji-janji ditebarkan dengan manis. Setelah itu, hanya kepahitan yang didapat. Rakyat tidak mau lagi mendengar janji.
Yang penting, apa yang didapat secara langsung dari caleg atau kandidat. Arena kampanye menjadi sangat pragmatis, karena menjadi arena transaksi penjual dan pembeli. Partisipasi rakyat telah lumpuh digantikan dengan mobilisasi yang ditunggangi kepentingan material sesaat. Jangan harap, perilaku rakyat di sini seperti di Amerika. Di sana, rakyat ramai-ramai menyumbangkan dananya untuk kampanye Barack Obama.
Tidak berlebihan jika S.M. Lipset mengatakan, mustahil membangun demokrasi tanpa disertai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang memadai. Inilah “pekerjaan rumah” serius para pemangku negeri ini. (han)
