KAB BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan dimulainya program bedah rumah di Jawa Barat.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Peresmian dilakukan secara simbolis melalui renovasi 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pada Senin malam (13/4/2026). Program ini menjadi langkah awal dari target besar renovasi puluhan ribu rumah tidak layak huni di Jawa Barat.
“Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM saat berada di lokasi rumah milik Lis Mulyani, salah satu penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga meninjau langsung kondisi rumah warga yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Ia menambahkan bantuan pribadi guna mendukung keberlangsungan usaha penerima manfaat.
“Dari Menteri KKP sebesar Rp20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya,” ujar KDM.
Lis Mulyani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diterimanya.
“Terimakasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat bapak KDM dan Pak Menteri,” tuturnya.
Libatkan UMKM dan Dorong Ekonomi Lokal
Program bedah rumah ini menargetkan 10 rumah tidak layak huni di setiap desa di Indonesia. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut, pada tahun ini pemerintah menargetkan renovasi hingga 400.000 rumah, dengan Jawa Barat menjadi wilayah terbanyak yang mencapai hampir 40.000 unit.
Setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk kebutuhan bahan bangunan dan biaya tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan masyarakat lokal dan pelaku UMKM melalui mekanisme tender rakyat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Melalui skema tersebut, kelompok penerima manfaat akan mengundang sejumlah toko bangunan lokal untuk bersaing secara terbuka dalam penyediaan material dengan harga terbaik.
Contohnya di Desa Banyusari, dari anggaran Rp175 juta untuk 10 rumah, proses tender berhasil menekan biaya menjadi Rp164 juta, sehingga terdapat sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan tambahan.
Maruarar menilai program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah dan menciptakan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebutkan bahwa program bedah rumah di wilayahnya menyasar 966 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa dan 23 kecamatan.
Ia berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung. (uby)
