WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas implementasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi dengan menargetkan 3.500 anak tidak sekolah (ATS) agar kembali mengenyam pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah. Dalam memastikan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun sosial.
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/4/2026), dilansir dari ANTARA.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung program tersebut.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun. Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” tambahnya.
Sasar Daerah 3T dan Anak Tidak Sekolah
Pada tahap awal, Kemendikdasmen menetapkan 20 sekolah sebagai mitra dan pionir pelaksanaan program PJJ.
“Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” ujar Abdul Mu’ti.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyatakan bahwa perluasan PJJ menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu sekaligus pemerataan akses pendidikan.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi,” kata Tatang.
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah ATS jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta anak. Program PJJ diharapkan menjadi solusi efektif untuk menjangkau kelompok usia 16–18 tahun yang belum terlayani pendidikan formal. (han)
