BANDUNG, PASJABAR.COM — Mentri Perencanaan Pembangunan dan Bappenas RI, Bambang P.S Brojonegoro, ingatkan Pemkot Bandung tidak bisa selalu mengandalkan pembangunan kota dengan APBD dan APBN.
“Kita harus mengubah pola pembiayaan dengan tidak mengandalkan APBD dan APBN. Karena bagaimanapun juga kemampuan kita sangat terbatas,” ujar Bambang, yang ditemui usai penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemkot Bandung dengan Bappenas, Jumat (26/4/2019).
Karenanya, Bambang mengatakan, pihaknya akan menorong Pemkot Bandung untuk mengembangkan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kita memang membutuhkan kerjasama dengan swasta, untuk pembanguan,,” tambahnya.
Pembangunan tersebut, lanjut Bambang, terfokus pada infrastruktur transportasi, infrastruktur lelang dasar, dan infrastruktur pemukiman.
Bambang mengatakan infrastruktur transportasi di Kota Bandung wajib untuk dibangun, karena Kota Bandung tidak memiliki moda transportasi umum yang memadai.
“Karena Bandung tidak punya transportasi umum, maka semua orang terpatok pada transportasi pribadi, baik itu motor ataupun mobil. Makanya Bandung jadi macet,” katanya.
Untuk itu Bappenas mendorong, pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antara Kota Bandung dan Bandung raya.
Selain itu, pembangunan hunian vertikal juga harus mulai diperhatikan. Namun, Bambang menegaskan, hunian vertikal harus untuk kelas menengah, dengan lokasi yang tidak di pinggir kota.
“Kalau hunian vertikal, apartemen untuk kelas menengah atas, pasti mereka sudah punya hunian beberapa lokasi. Yang kemudian harus dipikirkan, adalah hunian vertikal untuk kelas menengah,” bebernya. (put)
