BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Barat dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan empat perguruan tinggi UNPAS, UI, UNPAR dan UNPAD menggelar seminar nasional kewenangan notaris dan PPAT di era digitalisasi pada 9-10 Maret 2020 di Hotel Intercontinental Jalan Resor Dago Pakar Raya 2B Resor Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat.
Turut hadir dalam acara ini Pengwil INI H.Irfan Ardiansyah, S.H.,LLM.,Sp.N, Pengwil Jabar IPPAT Osye Anggandari, SH, Ketua Bidang Informasi dan Website PP INI Dr. Erny Kencanawati, SH., MH, Ka Kanwil Kemenkumham RI, Drs. Liberti Sitinjak, M.Si, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian, Suyus Windayana, Wakil Ketua DPR RI Dr. H.M. Aziz Syamsudin, S.E.,SH.,M.A.F.,MH. dan para akademisi serta stake holder lainnya.
Panitia acara sekaligus Kaprodi Magister Kenotariatan Unpas, Irma Rahmawati S.H, M.H, LL.M P.hd mengungkapkan bahwa acara ini diikuti oleh 250 notaris dari berbagai kawasan yang ada di Indonesia.
Adapun materi yang disajikan yakni perkembangan peraturan pendaftaran tanah di Indonesia terkait dengan era digitalisasi Pemberlakuan Pearturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, rencana berlakunya rancangan Undang-undang tentang Omnibus law Terkait tentang peraturan pertanahan, Transaksi Digital BSSN
Dokumen dan Tanda tangan digital, kajian perubahan sistem hukum sehingga berpengaruh pada komponen komponen digitalisasi akte yang harus diatur, seperti tandatangan e signature.
“Kegiatan ini adalah ruang untuk mengkaji lebih dalam secara komprehensif seputar kenotariatan sekaligus nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi peraturan. Kami juga mengkaji Omnibus Law baik dari segi latarbelakang dan dampaknya serta menguraikan pula tentang undang-undang yang berhubungan kewenangan notaris sebagai pejabat negara atau pejabat umum,” terang Irma kepada Pasjabar, Selasa (10/3/2020).
Adapun elektronisasi dalam bidang akta, lanjut Irma sebetulnya telah dilakulan oleh beberapa negara seperti Italia. Sementara itu untuk di Indonesia terdapat undang undang ITE yang menyatakan bahwa digitalisasi tidak termasuk perbuatan yang dilakukan notaris, sehingga seminar dan FGD ini adalah ruang untuk menemukan harmonisasi.
“Di samping memberi masukan untuk pemerintah, kegiatan ini pula dapat memberikan masukan kepada notaris dalam hal digitalisasi akta notaris karena sudah merupakan suatu keniscayaan yang tengah berkembang,” tandasnya.
Irma pun berharap dengan adanya acara ini para notaris akan siap dengan digitalisasi dibarengi peraturan hukum yang sesuai dan pemerintah dapat membentuk suatu undang undang yang lebih melindungi profesi notaris.
Sementara itu Ketua Panitia Anna Yulianti, SH.,M.Kn menyampaikan bahwa kegiatan ini menghadirkan para narsumber di berbagai instansi untuk menghsilkan rumusan dan hasilnya didiskusikan bersama para panelis yang ahli dibidangnya baik dari para akademis di ranah pertanahan, hukum, administrasi negara dan sebagainya.
“Kami juga menghadirkan pemberi tanggapan dari unsur pemerintahan kementarian Hukum dan HAM, DPR RI, Badan Server Sandi Negara, Disdukcapil, Arsip Nasional dengan demikian diharapkan bahwa masukan yang akan kami berikan baik ke lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dapat komprehensif. Di samping itu kegiatan ini sebagai wujud eksistensi dari profesi notaris maupun PPAT,” tandasnya. (Tan)
