BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Dede Yusuf M. Effendi, ST., M.I.Pol melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV pada Jumat, (8/1/2021) di Aula Gedung A LLDIKTI Wilayah IV, Jl. PHH Mustofa No 38 Bandung.
Kunjungan ini diterima langsung Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan tersebut.
Kunjungan kerja perorangan ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat terkait pendidikan tinggi ini tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kegiatan diawali dengan perkenalan seluruh jajaran di LLDIKTI Wilayah IV, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan.
Turut hadir dalam acara ini Ketua APTISI IV-A Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., Ketua ABPPTSI Drs. H. Sali Iskandar dan Ketua APPERTI Dr. H. Makbul Mansyur yang turut menyampaikan aspirasi-aspirasi ataupun hambatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi segala dukungan yang telah diberikan oleh Komisi X terkait bantuan untuk perguruan tinggi. Di mana kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan antar lembaga.
“LLDIKTI memiliki fungsi utama memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi,” terangnya.
Adapun tiga aspek yang selalu LLDIKTI bina kepada perguruan tinggi swasta yaitu kualitas lulusan, kualitas dosen, kualitas kurikulum dan kualitas pembelajaran.
“LLDIKTI memiliki keinginan untuk membawa perguruan tinggi khususnya di Jawa Barat dan Banten ke arah yang lebih baik lagi,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Dede Yusuf M. Effendi, ST., M.I.Pol menyampaikan bahwa LLDIKTI merupakan mitra kerja dari Komisi X, sehingga hubungan kelembagaan ini perlu diperkuat.
“Komisi X perlu mengetahui bagaimana kondisi pendidikan tinggi secara riil sehingga program-program yang dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran negara terutama dalam urusan pendidikan,” tandasnya.
Dede menambahkan bahwa sebelumnya DPR RI fokus pada pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA karena jumlah pelajar yang paling banyak ada di sana yakni sekitar 40 juta, sementara itu untuk jumlah pelajar di Perguruan Tinggi sebanyak 10 juta.
“Kemarin untuk perguruan tinggi kami belum terlalu intens karena masih fokus pada kampus merdeka, tapi setelah satu tahun berjalan kita mendengar isu yang hadir masalah kesejahteraan, masalah tunjangan, masalah kesulitan menarik biaya, UKT dan lainnya,” tambahnya.
Di samping itu, Kemenristekdikti yaitu Dikti sudah dilebur ke Kemendikbud, sehingga ada penggabungan yang pada akhirnya secara manajerial direktorat saat ini masih mencari bentuk.
“Beberapa masukan dari organisasi dan stakeholder pendidikan membuat kami mendapatkan informasi baru mengapa ada hal-hal yang belum terselesaikan, seperti faktor aturan, faktor biaya yang kurang, faktor ketidakberpihakan dan sebagainya dan hal ini menjadi catatan penting bagi kita untuk ke depan melakukan suatu perubahan-perubahan,” ucapnya.
Saat ini, terang Dede ada rencana DPR mengubah undang-undang Sisdiknas dengan mendengarkan masukan-masukan yang ada. Hal ini agar sebelum naskah akademik dibuat, isunya dapat pahami terlebih dahulu.
“Ke depan kami akan mempertimbangkan apakah perlu merevisi undang-undang guru dan dosen atau tidak. Hal ini masih akan kami pelajari,” pungkasnya. (Tan)
