BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) khususnya di daerah-daerah yang Positivity rate Covid-19 tinggi .
Angka positivity rate didapatkan dari jumlah kasus harian dibagi dengan jumlah pemeriksaan harian dan dikali 100.
Ketua FAGI, Iwan Hermawan mengungkapkan bahwa KPAI memberikan syarat bahwa PTM dapat dilaksanakan jika Positivy Rate sudah di bawah 5 persen.
“Sehingga patokannya bukan pada pelaksanaan PPKM Darurat. Jika PPKM darurat sudah di cabut tapi positivity rate di daerah tersebut masih tinggi. Maka PTM tetap harus di tunda,” terang Iwan dalam rilis yang diterima PASJABAR, Sabtu (17/7/2021).
Iwan mengatakan bahwa Data Satgas Covid-19 pusat menunjukan bahwa 179.216 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen terdiri dari 101.809 orang menggunakan real time swab tes PCR dan 939 menggunakan TCM.
Ada 504.915 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia Lalu ada 76.468 orang yang diambil sampelnya menggunakan tes antigen.
Hasilnya menunjukan sebanyak 54.000 orang diketahui positif virus corona. Jumlah itu didapatkan dari 47.657 hasil swab PCR, 560 dari TCM dan 5.783 dari antigen.
Berdasarkan hasil tersebut, positivity rate kasus positif Covid-19 harian adalah 30,13 persen.
“Namun jika tanpa menggunakan hasil positif dari tes antigen, yaitu hanya menghitung dari metode swab PCR dan TCM. Maka tingkat positivity rate menunjukan angka lebih tinggi yaitu mencapai 46,93 persen,” jelasnya.
Dengan tingginya positivy rate ini, sambung Iwan, maka FAGI mengkhawatirkan keselamatan anak Indonesia sebagai calon penerus generasi bangsa masa depan jika PTM tetap di paksakan.
“Sebagai solusinya maka sekolah harus berupaya meningkatkan kualitas PJJ. Jika memang PTM akan dilaksanakan atau di tunda PJJ akan tetap dilaksanakan. Maka yang harus dilakukan sekolah melakukan evaluasi PJJ tahun ajaran tahun lalu, untuk peningkatan PJJ,” tandasnya.
Menurut Iwan, PJJ tidak harus selalu Daring. Daring pun tidak selalu Virtual seperti Zoom, GCR melainkan bisa non virtual seperti WA, telegram, Email dan lain-lain.
“Bagi siswa dari Keluarga Ekonmi Tidak Mampu (KETM) lakukan saja oleh sekolah Luring dengan perbanyak Modul SD, SMP, SMA, SMK terbuka yang sudah ada,” ujarnya.
“Dinas Pendidikan Provinsi, Kota atau kabupaten bisa membuat TV streaming setiap mata pelajaran di YouTube setiap hari tayang dengan mengundang guru jadi nara sumber
atau kerjasama dengan TV dan Radio baik milik pemerintah atau swasta,” pungkasnya. (*/tiwi)









