BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Republik Indonesia.
Setelah meraih penghargaan Pelayanan Prima, DPMPTSP Jabar mendapatkan anugerah sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.
Penghargaan itu diterima langsung Kepala DPMPTSP Jabar Noneng Komara dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021,beberapa waktu lalu.
“Satu perjalanan panjang dan mudah-mudahan DPMPTSP makin berintegritas,” kata Noneng Komara, dalam siaran persnya, Sabtu (25/12/2021).
Menurut Noneng Komara, dirinya berkomitmen penuh untuk terus mendorong DPMPTSP Jabar menjaga integritas sekaligus membangun budaya kerja yang bebas korupsi dan bersih melayani.
“Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap menjaga integritas dan terus berjuang, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menghebatkan supaya DPMPTSP betul-betul mempunyai budaya kerja yang bebas korupsi dan bersih melayani,” ucapnya.
Selain DPMPTSP Jabar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jabar mendapat penghargaan sebagai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Begitu juga UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar.
Dilansir situs resmi Kementerian PANRB, pembangunan zona integritas secara masif merupakan langkah nyata untuk membawa perbaikan menyeluruh dalam pelayanan publik. Pada ujungnya, pembangunan zona integritas bisa membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0.
“Pembangunan Zona Integritas adalah suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi,” ucap Erwan. (*/tie)
