PASJABAR

JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menerapkan kebijakan domestic  market  obligation (DMO) dan domestic  price  obligation (DPO),  sejak 27 Januari 2022. Untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng  dengan  harga  terjangkau.

Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, pelaksanaan  kebijakan  minyak  goreng  satu  harga,  yang  telah  berlangsung  selama satu minggu terakhir.

“Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban  pasokan  ke  dalam  negeri  berlaku  wajib, untuk seluruh  produsen  minyak  goreng,  yang  akan  melakukan  ekspor.  Nantinya,  seluruh  eksportir yang  akan  mengekspor  wajib  memasok  minyak  goreng  ke  dalam  negeri  sebesar  20  persen dari volume ekspor mereka masing–masing,” ucap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi seperti dikutip PASJABAR dari laman kemendag, Jumat (28/1/2022).

Lutfi menjelaskan, kebutuhan minyak goreng nasional pada 2022 adalah sebesar 5,7 juta kilo liter. Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kilo liter,yang terdiri dari1,2 juta kilo liter kemasan premium, 231 ribu kilo liter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kilo liter curah. Sedangkan, untuk kebutuhan industri adalah sebesar 1,8 juta kilo liter.

“Seiring  dengan penerapan  kebijakan DMO, kami juga  akan menerapkan  kebijakan DPO yang kami tetapkan sebesar Rp9.300/kg untuk CPO dan Rp10.300/liter untuk olein,”ungkapnya. (*/ytn)