BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menilai, guru honorer dapat dikatakan termarginalkan, khususnya Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35+ (GTKHNK) Provinsi Jawa Barat.
“GTKHNK 35+ merupakan komunitas guru-guru yang paling harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, guru-guru honorer ini mereka dapat dikatakan termarginalisasi, tapi saya melihat upaya mereka untuk mendapatkan posisi yang dihormati yaitu sebagai ASN, ini sangat keras,” kata Gus Ahad sapaan akrab dari Abdul Hadi Wijaya saat menghadiri Musda I GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat di Gedung PGRI Provinsi Jawa Barat, Selasa (1/2/2022)
Menurut Gus Ahad solusi untuk status guru honorer menjadi ASN ini, harus dilakukan presiden dengan mengeluarkan kebijakan mempermudah seleksi tes ASN.
“Solusinya cuma satu yaitu bahwa ada dukungan dari berbagai pihak agar pak presiden menerbitkan dasar hukum buat mereka. Bisa perpres (peraturan presiden), bisa kepres (keputusan presiden). Guru honorer layak untuk mendapatkan posisi sebagai ASN tanpa harus tes yang berbelit, karena mereka mempunyai pengabdian yang panjang sekali, rata-rata lebih lama dibanding calon PNS itu sendiri,” urainya.
Untuk itu, DPRD Jabar akan terus mendukung upaya dari guru honorer termasuk GTKHNK 35+ menjadi ASN.
“Kami ikut menyeruakan, kami ikut melakukan komunikasi-komunikasi dengan teman-teman sahabat-sahabat di pemerintah pusat, kementerian, DPR. Untuk tercapai cita-cita mulia para guru honorer khususnya untuk GTKHNK 35+,” pungkasnya. (*)
