BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Kota Bandung, Agus Gunawan melihat harus ada perbaikan komunikasi antara eksekutif dan legislatif mengenai pembuatan kebijakan atau program yang ada di Kota Bandung.
“Ini berlaku untuk semua hal, baik itu Perda (Peraturan Daerah), Perwal (Peraturan Wali Kota) dan kebijakan apapun,” ujar politisi Partai Demokrat ini, Kamis (9/2/2023).
Kenaikan Tarif PDAM dan Tarif Parkir
Agus menilai salah satu contohnya adalah untuk kenaikan tarif PDAM yang diberlakukan beberapa waktu lalu. Demikian juga dengan kenaikan tarif parkir, yang menurutnya itu hal yang memberatkan masyarakat. Mengingat hal itu merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
“Kami sebagai anggota dewan selama ini hanya diberitahu hasilnya saja. Tidak ada pembicaraan dengan kami sebelum kebijakan tersebut diberlakukan,” sesal Agus.
Menurut Agus, semestinya sebelum kebijakan di Kota Bandung tersebut diberlakukan, diadakan kajian dan konsultasi terlebih dahulu. Terutama dengan pihak-pihak terkait. Ada baiknya kajian juga melibatkan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui persis apa yang menjadi keberatan masyarakat.
“Selama ini dewan hanya menerima pemberitahuan saja, tanpa ada konsultasi dan lain-lain,” terangnya.
Setidaknya, dari kedua kejadian ini Agus melihat komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak lancar. Terlebih dengan masyarakat, sebagai pihak yang akan terdampak kebijakan tersebut.
“Padahal seharusnya sebelum mengambil kebijakan mesti dibicarakan dengan semua stakeholder. Intinya permasalahan ini ada dikurangnya komunkasi, karena ini merupakan hal penting,” terangnya.
Selain itu, Agus mengatakan, pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat, terkait regulasi yang tidak disosialisasikan. Sehingga akhirnya banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan.
“Terkait kebijakan, seharusnya betul-betul satu suara dari berbagai pihak.” terangnya
Permasalahan Banjir
Hal lainnya, yang Agus kritisi adalah masalah banjir yang sangat terpengaruh dengan drainase. Agus mengatakan, sekarang ini di Kota Bandung memang memiliki drainase, tetapi tidak diimbangi dengan perbaikan drainase, maka tetap akan terjadi banjir. Jika kondisi drainase baik, maka air tidak akan tumpah ke jalan.
“Contohnya rumah pompa di Rancabolang, meski sudah ada rumah pompa namun tidak ada perbaikan drainase. Maka di wilayah di sana tetap saja banjir,” jelasnya.
Di sisi lain, Agus menyebut, kesadaran masyarakat juga harus dibangun, agar tidak membuat bangunan di atas drainase. Sehingga jangan hanya menyalahkan pemerintah.
“Harusnya pemerintah bisa menegur warga yang melakukan pelanggaran yang bisa menimbulkan banjir,” harapnya.
Program Kang Pisman
Selain itu, Agus juga menilai program Kang Pisman yang sekarang tidak terdengar lagi gaungnya.
“Ini bukan berarti Pemkot Bandung tidak boleh memiliki banyak program ya. Tentu baik jika Pemkot Bandung memiliki banyak program, terlebih jika program tersebut baik untuk warganya. Hanya saja, program tersebut harus bisa terealisasi dengan baik,” harapnya.
Pertanyakan Tim URC
Agus juga mempertanyakan ke mana tim URC yang selama ini banyak melakukan perbaikan ketika jalan mengalami kerusakan.
“Dulu kan kalau ada banjir atau keluhan dari masyarakat bisa segera teratasi, karena ada tim URC. Sekarang kemana tim itu, kenapa banyak keluhan dari masyarakat, tapi seolah-olah tim itu tidak bergerak,” tuturnya.
Pendidikan
Disinggung mengenai pendidikan, Agus menuturkan, dengan sistem zonasi kurang pas diberlakukan di Kota Bandung. Pasalnya sebaran sekolah di tiap wilayah sangat kurang.
“Coba di Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, dan beberapa kecamatan lain yang juga tidak punya sekolah. Seharusnya minimal satu kecamatan ada satu sekolah untuk setiap tingkatan,” tuturnya.
Terkait Bus Sekolah, Agus mengatakan itu juga merupakan penghamburan mengingat sekarang sudah menggunakan sistem zonasi.
“Lebih baik, armada itu lebih baik digunakan untuk TMB. Mubazir armada tidak digunakan,” tambahnya.
Puskesmas
Sama halnya dengan Puskesmas, Agus menambahkan semestiya disediakan tenaga dokter ahli.
“Kondisinya sekarang, jangankan dokter ahli, bahkan ada puskesmas yang tidak memiliki dokter umum,” ucapnya.
“Banyak juga puskesmas yang tidak ada dokter. Sekarang masyarakat hanya dilayani perawat. Sehingga masyarat malas ke puskesmas,” paparnya. (put)
