BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Wali Kota Bandung, Yana Mulyana ingatkan agar ASN di lingkungan Pemkot Bandung tidak menunjukan gaya hidup mewah. Hal itu ia katakan saat melantik 87 orang CPNS.
“Saya minta, agar ASN tidak menunjukkan gaya hidup mewah dan hedonis. Karena sekarang sedang menjadi sorotan, ” ujar Yana yang ditemui usai pelantikan CPNS dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Bandung Senin (13/3/2023).
Yana mengatakan, yang terpenting gaya hidup sekarang adalah fungsional. Jangan menunjukkan kemewahan.
Kepada masyarakat juga, diharapkan lebih bijaksana dalam menilai. Yana mengatakan, jika semua sesuai dengan profilnya tentu tidak masalah. Apalagi jika yang bersangkutan ternyata mendapatkan warisan dari keluarga.
“Ya kita kan tidak mungkin kalau tidak menggunakan jam tangan. Tapi ya asal sesuai dengan fungsinya, ” tuturnya.
Demikian juga dengan penggunaan media sosial, Yana mengatakan lebih baik digunakan lebih bijaksana.
“Saya pribadi sih tidak main sosial media. Tapi ya kalau mau menggunakan sosial media, yang diunggah yang wajar-wajar saja,” jelasnya.
Jika nantinya ditemukan ada ASN yang terlihat hedon Yana mengatakan, pihaknya akan memeriksa terkait hal tersebut. “Kita kan bisa melakukan kros cek ke atasannya,” ucapnya.
Yana Mulyana Menilai ASN di Pemkot Bandung Tak Akan Lakukan Penyelewengan
Sama halnya dengan sedang maraknya mosi tidak percaya masyarakat Indonesia terhadap petugas pajak. Yana mengatakan, hal tersebut tidak semestinya terjadi di Kota Bandung.
“Pegawai ASN di Kota Bandung mah baik, tidak akan melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan pajak, ” jelasnya.
Yana mengimbau warga Kota Bandung diminta tidak khawatir atas aksi kecurangan petugas pajak. “Saya mengimbau warga untuk tetap membayar pajak tepat jumlah dan tepat waktu. Agar tidak ada celah penyelewengan,” tegasnya.
Terlebih, Yana menegaskan ada inspektorat di lingkungan Pemkot Bandung. Sehingga semakin kecil kemungkinan ASN di lingkungan Pemkot Bandung melakukan kecurangan.
“Di sisi lain saya juga meminta masyarakat, yang menemukan ada ASN yang melakukan penyimpangan, bisa melaporkan, ” katanya.
Dihubungi terpisah, ketika DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, apa yang terjadi di pusat terkait penyelewengan pajak dan aparatur yang tidak taat pajak, tidak bisa disamaratakan di daerah.
“Yang saya tahu tidak ada kenakalan terkait pajak di Kota Bandung. Jadi lebih baik tidak disangkut pautkan apa yang terjadi di pusat dengan di daerah,” katanya.
Bahkan Tedy melihat trend pajak di Kota Bandung kini sangat baik. Dengan okupansi hotel yang mencapai 90 persen lebih dan kesadaran wajib pajak yang cukup baik. (put)
