BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berhasil membangun 23 jembatan gantung untuk menghubungkan daerah terpencil melalui program Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa).
Sehingga akses warga untuk mendapat pelayanan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan layanan dasar lainnya setelah ada jembatan gantung dapat terpenuhi.
Ke- 23 jembatan gantung tersebut diketahui tersebar di tujuh daerah dan telah dimulai sejak 2018 – 2019.
“Itu tersebar di beberapa daerah seperti Cianjur, Sukabumi, Kuningan, Sumedang, Tasik, Majalengka, Garut dan Subang. Kesemuanya dibangun atas kolaborasi pemerintah dan pihak swasta,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar Dicky Saromi di Kota Bandung, Senin (21/8/2023) lalu.
Menurut Dicky, manfaat Jantung Desa sangat dirasakan masyarakat terutama di pelosok. Warga yang tadinya harus menempuh jalan kaki melewati sungai berbahaya, bukti bahkan gunung hingga berjam-jam, dengan ada jembatan gantung dapat memangkas waktu tempuh dan mempermudah warga.
“Nah, Jantung Desa ini dinilai sebagai infrastruktur yang lebih murah dan cepat dalam pengerjaannya. Bayangkan jika anak sekolah yang tadinya harus jalan jauh memutar dengan Jantung Desa bisa ditangani,” kata Dicky mencontohkan.
Kendala Pembangunan Jantung Desa
Dicky mengakui, kendala pembangunan Jantung Desa, selain letak geografis Jabar yang sulit, juga di tahun 2020 ada pandemi Covid-19, sehingga pembanguanan Jantung Desa tertunda karena anggarannya terpaksa dipakai untuk sektor kesehatan.
“Ada refocusing anggaran, pembatasan kegiatan dan lain-lain akibat pandemi, jadi terhambat,” ungkap Dicky.
Untuk keberlanjutan, program Jantung Desa menjadi salah satu program yang diproyeksikan tetap ada setelah masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum berakhir 5 September 2023.
“Kita berharap di periode kepemimpinan Jabar selanjutnya, Jantung Desa tetap dilanjutkan,” kata Dicky.
Dalam membangun Jantung Desa, selain melibatkan komunitas swasta, Jabar Quick Respons (JQR), Vertical Recue Indonesia (VRI), Pemdaprov Jabar juga melibatkan masyarakat. Pertimbangan utamanya adalah proses bisa lebih cepat, menghemat anggaran dan menimbulkan rasa memiliki agar masyarakat ikut serta merawatnya.
“Terutama rasa memiliki ya, karena dengan rasa memiliki fasilitas itu akan ikut dirawat bersama-sama, sehingga manfaatnya bisa lebih lama,” ujarnya. (*/ran)
