BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Calon Wali Kota Bandung, Arfi Rafnialdi, mengumpulkan berbagai masalah dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh Kota Bandung dalam pertemuan dengan Forum RW Kota Bandung di Ottilie Cafe, Dipatiukur, Kota Bandung.
Arfi menyatakan bahwa keluhan, curhatan, ide, dan masukan dari para pengurus RT dan RW yang hadir dalam pertemuan tersebut sangat berguna sebagai bahan penyusunan visi dan misinya sebagai calon Wali Kota Bandung pada Pilwalkot Bandung 2024.
“Hari ini dari banyak kegiatan silahturahmi, pertemuan ini paling banyak pertanyaan dan masukan. Sebagian bisa dijawab sekarang, sebagian lagi dijadikan bahan penyusunan visi dan misi. Jadi, ini adalah salah satu forum yang sangat produktif untuk mengumpulkan masukan visi dan misi,” ujarnya.
Dari berbagai masukan dan saran, Arfi Rafnialdi mengatakan bahwa yang paling krusial adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang telah terhenti sejak tahun 2023.
Bahkan, pada tahun 2025, belum ada kejelasan mengenai program yang dirancang Arfi pada tahun 2013 bersama Wali Kota Bandung saat itu, Ridwan Kamil.
Arfi menjelaskan bahwa pada tahun 2013, program PIPPK dibuat dengan semangat desentralisasi sehingga masalah sehari-hari masyarakat bisa diselesaikan oleh RT/RW dengan mengalokasikan dana Rp. 100 juta per RW.
Sebagian besar pengurus RT/RW yang hadir berharap agar PIPPK bisa digulirkan kembali dan nilai pendanaannya ditingkatkan.
Jika terpilih menjadi Wali Kota Bandung, Arfi mengatakan akan mengevaluasi program PIPPK terlebih dahulu agar bisa disempurnakan saat digulirkan kembali.
“Kita manfaatkan jeda ini untuk evaluasi. PIPPK ini sudah efektif atau belum nanti kita pilah, mana yang efektif dan mana yang belum. Jika 2025 belum ada anggaran karena proses KUAPPAS sudah berjalan dan belum ada peran wali kota karena masih dalam tahapan Pilwalkot, maka tahun 2025 akan kita manfaatkan untuk evaluasi,” katanya.
Arfi memastikan bahwa program PIPPK bisa kembali digulirkan pada tahun 2026 dan dana yang diberikan harus ditingkatkan.
“Jika dilaksanakan lagi pada tahun 2025 atau 2026, maka nilainya harus disesuaikan karena semangatnya PIPPK harus disempurnakan. Tapi belum bisa dipastikan nilainya. Secara logika, dengan inflasi selama 10 tahun terakhir, harusnya naik,” ucapnya.
Arfi juga mengatakan, berdasarkan saran dari Ketua Forum RW, bahwa pemberian dana PIPPK perlu disesuaikan karena ada banyak RT/RW di beberapa kecamatan yang ragu dalam menggunakan dana PIPPK yang diberikan Pemkot Bandung.
“Penyempurnaan PIPPK perlu dilakukan dalam mekanismenya. Ada masukan untuk adanya pendampingan, misalnya prosedur dari sisi hukum, karena kita ingin melayani warga dan kita juga tidak ingin dalam proses melayani itu ada masalah hukum. Dari 1.596 RW, ada yang sudah sangat paham dan siap, tapi ada juga yang perlu didampingi,” ungkapnya.
Arfi menambahkan bahwa selain mendapatkan gagasan dan ide dari masyarakat, dalam pertemuan tadi malam dirinya sangat bersyukur mendapatkan dukungan moral dari Forum RW Kota Bandung.
“Mudah-mudahan semangat kebersamaan untuk membangun kota ini bisa menyebar dan nanti bisa berbuah menjadi kepercayaan warga dalam Pilwalkot 2024,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana, mengatakan bahwa sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan anggotanya termasuk terkait kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.
“PPDB sangat menjadi catatan khusus. Semoga Kang Arfi bisa menyampaikan ke pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme dan sistem PPDB yang lebih praktis untuk kepentingan warga Kota Bandung. Di sektor kesehatan, sesuai konsep Kang Arfi, rencanakan satu kelurahan satu puskesmas yang sekarang masih belum merata,” sebutnya.
Mengenai PIPPK, Lily membenarkan bahwa ada wilayah yang tidak memerlukan bantuan uang dalam program PIPPK. Ke depan, dana bantuan daerah yang sudah mapan akan diberikan kepada RT/RW yang sangat membutuhkan.
“Kami berharap program PIPPK bisa kembali dilanjutkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung yang baru. Karena Kang Arfi adalah inisiator PIPPK, saya pada tahun 2015 bagian untuk mengawal dari mulai merancang perwal PIPPK, beliau tim percepatannya. Kedepannya, PIPPK harus tetap dilanjutkan hanya sistemnya mekanismenya proporsional,” ujarnya.
Menurut Lily, tidak semua RW bisa mengelola dengan baik dana PIPPK. Dalam beberapa kasus di beberapa kecamatan, banyak RW yang bingung menggunakan dana tersebut karena takut salah dari sisi hukum atau anggaran yang dimiliki RW tersebut sudah berlebih.
“Jika menggunakan sistem proporsional, ada RW yang pengurangan dan ada RW yang mendapat penambahan. Tapi intinya, aspirasi PIPPK harus tetap dilanjutkan,” katanya.
Mengenai komitmen dengan calon Wali Kota Bandung lainnya, Lily mengatakan bahwa baru Arfi Rafnialdi yang mau melakukan audiensi dengan forum RW di Kota Bandung.
“Komunikasi dengan beberapa orang lainnya sudah ada karena semua sahabat, tapi baru Kang Arfi yang menghargai keberadaan forum RT/RW Kota Bandung, mau bertemu pengurus RW Kota Bandung, beliau sowan ke saya dan itu adalah apresiasi buat kami dari Kang Arfi yang betul-betul menghargai keberadaan RT/RW di Kota Bandung. Insya Allah kami akan mengawal Kang Arfi yang betul-betul selalu peduli kepada Kota Bandung,” pungkasnya. (rif)
