Oleh: Adang, Dosen STIE Pasundan (Negara dan Rakyat)
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Negara Kuat Rakyat Lemah = Negara Otoriter?
Benarkah Negara kuat, rakyat lemah akan menghasilkan negara otoriter, situasi ini menggambarkan relasi asimetris antara kekuasaan negara (state power) dan kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Dalam konteks politik modern, argumen ini memiliki landasan yang kuat, meski tidak absolut.
Negara Kuat, Rakyat Lemah: Jalan Menuju Otoritarianisme
Negara kuat yang dibangun di atas fondasi masyarakat yang lemah membuka pintu bagi sentralisasi kekuasaan yang cenderung otoriter. Dalam konfigurasi ini, negara mengontrol alat-alat koersif (coercive apparatus) seperti militer, polisi, dan sistem hukum tanpa mekanisme checks and balances yang efektif dari masyarakat. Sejarah memberikan kita contoh konkret dalam kasus Uni Soviet di bawah Stalin, di mana kontrol negara sangat dominan, sedangkan masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi atau menentang kebijakan.
Artinya konsep Negara kuat rakyat lemah adalah otoritarianisme tidak berarti bahwa setiap negara kuat dengan masyarakat lemah otomatis menjadi otoriter.
Misalnya, Singapura pada awal masa kemerdekaannya memiliki pemerintah yang sangat kuat di bawah Lee Kuan Yew. Meski cenderung otoriter dalam beberapa kebijakannya, negara ini tetap mampu mengembangkan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup rakyatnya. Dengan demikian, otoritarianisme sering kali lahir bukan hanya dari kekuatan negara, tetapi dari absennya civil society yang mampu mengimbangi kekuasaan negara.
Rakyat Kuat, Negara Lemah: Chaos atau Demokrasi?
Pada skenario rakyat yang kuat dan negara yang lemah, terdapat potensi besar bagi kekacauan atau bahkan anarki. Hal ini terjadi ketika institusi negara (state institutions) tidak mampu mengontrol masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau sosial yang besar. Contoh adalah Somalia, di mana lemahnya pemerintah pusat membuat kelompok-kelompok bersenjata (warlords) dan kepentingan lokal mendominasi, sehingga menciptakan kondisi chaos.
Ada banyak kasus dalam situasi tertentu, masyarakat yang kuat dengan negara yang lemah dapat menciptakan demokrasi yang stabil. Contohnya adalah Swiss, di mana rakyat memiliki kekuatan besar melalui mekanisme referendum langsung (direct democracy), sementara pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa hubungan rakyat kuat – negara lemah tidak selalu berujung pada hukum rimba; keberhasilannya bergantung pada bagaimana struktur politik diorganisasi dan pada budaya politik (political culture) masyarakat tersebut.
Negara Lemah, Rakyat Lemah: Fondasi Negara Gagal
Negara yang lemah dengan masyarakat yang sama lemahnya sering kali menjadi contoh klasik negara gagal (failed state). Dalam konfigurasi ini, pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi dasarnya seperti memberikan keamanan, pelayanan publik, atau penegakan hukum (rule of law). Rakyat, yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau ekonomi, juga gagal memberikan tekanan untuk perubahan.
Afghanistan adalah contoh nyata. Negara ini telah lama menjadi medan pertempuran bagi kepentingan eksternal, sementara institusi domestiknya rapuh. Perlu kita tafsirkan dengan tafsir politik, sejatinya status sebagai negara gagal tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya negara dan rakyat, melainkan juga oleh intervensi asing (foreign intervention) dan sejarah kolonialisme (colonial legacy) yang menghancurkan fondasi negara tersebut.
Negara Kuat, Rakyat Kuat: Pilar Negara Maju
Formula terakhir, di mana negara kuat bersanding dengan masyarakat yang kuat, sering kali dianggap ideal. Dalam skenario ini, negara memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan efektif (effective governance). Sementara rakyat memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (political participation). Negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia sering menjadi contoh, di mana pemerintah yang kuat mampu menyediakan layanan publik berkualitas tinggi, dan masyarakat yang terdidik serta terorganisasi memberikan pengawasan demokratis (democratic oversight).
Relasi sismetris ini memerlukan waktu, konsensus politik (political consensus), dan budaya demokrasi yang matang. Tanpa fondasi tersebut, negara kuat dengan rakyat kuat dapat berubah menjadi arena konflik kepentingan (conflict of interest) yang tidak produktif. Uni Soviet, misalnya, pada masa kejayaannya memiliki negara yang kuat dan masyarakat yang tangguh secara ideologis. Tetapi kegagalan dalam memberikan ruang politik akhirnya memicu kehancurannya.
Formula Relasional, Bukan Absolut
U Wawan Sam, memberikan keempat formula tersebut bukanlah hukum absolut, melainkan kerangka analitis (analytical framework) untuk memahami hubungan antara kekuatan negara dan rakyat. Skenario-skenario tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sejarah, budaya politik, dan dinamika global (global dynamics). Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kekuatan negara dan pemberdayaan rakyat adalah kunci untuk menciptakan stabilitas politik (political stability) dan keberlanjutan nasional (national sustainability). Negara yang kuat memang diperlukan. Tetapi hanya akan efektif jika diimbangi dengan rakyat yang kuat, kritis, dan terlibat dalam proses politik. Sebaliknya, masyarakat yang kuat tanpa negara yang kuat hanya akan menghasilkan fragmentasi (fragmentation) dan ketidakstabilan.
Dalam politik, kekuatan bukanlah segalanya; keseimbangan adalah segalanya. (han)
