BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara menanggapi laporan yang dilayangkan oleh salah satu orang tua siswa asal Kabupaten Bekasi ke Bareskrim Polri, terkait program pengiriman pelajar ke barak militer.
Dedi menyikapi laporan tersebut dengan santai dan menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti proses hukum yang berlaku.
Menurut Dedi, pelaporan tersebut merupakan hak setiap warga negara. Namun, sebagai gubernur dan warga negara yang baik, ia menegaskan akan tetap menghormati dan menaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Laporan itu hak warga negara. Tapi sebagai gubernur dan warga negara yang baik, saya akan taat asas, taat hukum. Tidak ada masalah dengan itu,” ujarnya.
Program pengiriman pelajar ke barak militer yang kini diberi nama Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa, menurut Dedi, merupakan bentuk inovasi dalam dunia pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari program tersebut adalah untuk membentuk karakter pelajar. Yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.
Angka Tawuran Turun
Dedi juga menyebut bahwa banyak daerah lain yang mulai menunjukkan ketertarikan terhadap program ini. Bahkan, kata dia, daerah-daerah yang telah menerapkan program ini mengalami penurunan signifikan dalam kasus tawuran antar pelajar.
“Daerah-daerah yang sudah ikut program ini grafik tawurannya makin turun. Sementara yang belum ikut, tawurannya masih tinggi. Artinya, ada dampak positif,” jelasnya.
Meski demikian, program ini tetap menuai polemik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya menyampaikan kritik keras, menyebut program ini berpotensi melanggar hak anak dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang ramah anak.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi mengaku terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
“Kita tidak menutup mata. Evaluasi itu penting. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dampak positif dari program ini. Kita terus perbaiki, kita terus dengarkan masukan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, program Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa masih berjalan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. (uby/rif)
