BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sebanyak 74 organisasi mitra menyatakan dukungan penuh terhadap program Wajib Belajar 13 Tahun yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dukungan ini tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut yang ditandatangani para pemimpin organisasi bersama Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, dan disaksikan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Gogot Suharwoto, Kamis (13/6) di Jakarta.
Program strategis ini bertujuan menjamin hak setiap anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK secara merata dan berkualitas.
“Organisasi mitra adalah garda terdepan dalam menghubungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Gogot.
“Kami ingin pastikan tak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan.”
Ke-74 organisasi tersebut berasal dari beragam latar belakang seperti LSM, organisasi profesi, lembaga keagamaan, hingga komunitas lokal yang selama ini aktif di bidang pendidikan. Peran mereka mencakup pendampingan sekolah, pelatihan guru, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pendidikan anak.
Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif.
“Kolaborasi ini adalah langkah penting menuju akses pendidikan merata dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar-menengah,” jelasnya.
RPJMD Wajib Muat PAUD dan Isu Gender
Tak hanya pendidikan, pemerintah juga tengah mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan isu gender dan pemenuhan hak anak ke dalam RPJMD 2025–2029. Inisiatif ini dipimpin oleh Kemenko PMK dan Kemen PPPA agar pembangunan daerah lebih inklusif dan adil.
Dalam forum “Sinkronisasi Isu Gender dalam RPJMD” di Tangerang (12/6), Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menekankan bahwa pendekatan pembangunan berbasis gender harus jadi arus utama, bukan sekadar pelengkap program.
“Isu gender dan anak bukan tugas satu dinas. Ini harus jadi agenda lintas sektor di setiap RPJMD daerah,” tegasnya.
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah memasukkan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah sebagai bagian dari prioritas daerah. PAUD diyakini sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk SDM unggul, menurunkan risiko putus sekolah, dan melindungi anak dari kekerasan serta eksploitasi.
Pendekatan Inklusif dan Dukungan Internasional
Plt. Direktur Bappenas, Qurrota A’yun, menegaskan perlunya perencanaan berbasis data terpilah dan kondisi lokal. Ia menyebut bahwa sejumlah RPJMD sudah mulai menunjukkan kesadaran gender, namun masih perlu penajaman dan analisis yang lebih dalam.
Sementara itu, Kepala Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Kanada, Kevin Tokar, menuturkan bahwa pendekatan inklusif di negaranya terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“Pembangunan inklusif bukan beban, tapi strategi cerdas menuju masa depan berkelanjutan,” ujarnya.
KemenPPPA juga memastikan akan mendampingi penyusunan RPJMD di berbagai daerah agar implementasi isu gender dan hak anak benar-benar berjalan, bukan hanya menjadi formalitas administratif.(*/tie)
# Wajib Belajar 13 Tahun
