BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Kurikulum Program Doktor Ilmu Sosial Tahun Akademik 2025/2026.
Acara tersebut digelar pada Rabu (27/8/2025), di Ruang Sidang Lantai 6, Kampus Pascasarjana Unpas, Jalan Sumatera No. 41, Kota Bandung.
Kegiatan ini mengusung visi “Menjadi Penyelenggara Pascasarjana Berkualitas dengan Mendapat Pengakuan Internasional yang Dijiwai Nilai Islam dan Sunda pada Tahun 2037.”
FGD dihadiri oleh jajaran pimpinan Pascasarjana Unpas.
Di antaranya Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Bambang Heru P., MS., Wakil Direktur Bidang SDM Prof. Dr. H. Atang Hermawan, SE., M.Sie., Ak., CA., Wakil Direktur Bidang Belmawabud Prof. Dr. H. Yaya M. Abdul Azis, M.Si.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial Prof. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si., serta Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Prof. Dr. H. Kamal Alamsyah, M.Si. Selain itu hadir pula para dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa program doktor.
Kurikulum Harus Menyesuaikan dengan Kondisi Terkini
Direktur Pascasarjana Unpas, Prof. Dr. H. Bambang Heru P., MS., menegaskan bahwa pemutakhiran kurikulum merupakan kewajiban setiap program studi agar dapat menyesuaikan dengan dinamika zaman.
“Memang sudah jadi kewajiban tiap prodi untuk me-revisi kurikulum. Jadi pada hari ini yang ketiga di Pascasarjana untuk program doktor setelah Doktor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Manajemen, dan sekarang pemutakhiran kurikulum oleh Doktor Ilmu Sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya menyesuaikan aturan baru. Tetapi juga harus diarahkan pada penguatan riset dan forum akademik.
“Dengan aturan yang baru itu hasilnya semakin tinggi, maka kami berharap sekali bisa diarahkan SHS ke penelitian, ke seminar-seminar, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa pemutakhiran kurikulum ini bisa menjawab tantangan global, tantangan era digitalisasi yang terus makin meningkat, jadi memang harus disiapkan,” tambahnya.
Menurut Bambang, lulusan program doktor bukan ditujukan untuk tenaga teknis, melainkan sebagai pemikir dengan nalar yang kritis dan strategis.
Ia juga menegaskan bahwa mayoritas mahasiswa program doktor di Unpas merupakan para profesional yang sudah bekerja. Mulai dari pengusaha hingga dosen.
“Dengan kurikulum ini, akhirnya para mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, beradaptasi. Itu yang terpenting dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti menghasilkan satu kurikulum yang bisa menjawab tantangan saat ini,” jelasnya.
Forum yang Penting
Sementara itu, salah satu mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial, H. Irwandi, S.Sos., SE., M.Ag., menilai FGD ini penting dalam menyikapi dinamika administrasi publik di tingkat nasional maupun global.
“Hari ini memang sangat urgent menyikapi perkembangan, tidak hanya di Indonesia, termasuk di dunia, khususnya di administrasi publik. Jadi memang kurikulum itu harus disesuaikan dengan tantangan perkembangan zaman. Sehingga mata kuliah yang disajikan benar-benar bermanfaat,” ungkapnya.
Ia berharap reformasi kurikulum ini dapat sejalan dengan visi misi Pascasarjana Unpas. Sekaligus menjawab kebutuhan akademik dan praktis di lapangan.
“Dengan kesesuaian itu, maka prodi sudah semestinya mengadakan reformasi di bidang kurikulum. Mudah-mudahan Prodi Doktor Ilmu Sosial ini bisa lebih maju ke depan, menghasilkan alumni yang berkualitas, dan juga bisa menjadi pelopor dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Irwandi.
Melalui pemutakhiran kurikulum ini, Pascasarjana Unpas menegaskan komitmennya.
Untuk melahirkan lulusan doktor yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Sunda yang menjadi ciri khas universitas. (han)
