Bandung, www.pasjabar.com — Langkah besar akhirnya terwujud bagi masyarakat Cirebon Timur. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar di Kota Bandung, Rabu (10/9/2025) sore, wilayah Cirebon Timur resmi ditetapkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
Dengan status ini, kawasan tersebut akan memasuki masa persiapan sebelum benar-benar ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Keputusan ini menjadi titik terang dari perjuangan panjang masyarakat di kawasan timur Kabupaten Cirebon yang selama bertahun-tahun mendorong adanya pemekaran wilayah.
Harapan mereka adalah agar pembangunan lebih merata dan pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat.
Pemekaran untuk Pemerataan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa persetujuan terhadap usulan Cirebon Timur menjadi bagian dari program pemerataan pembangunan.
Menurutnya, dengan adanya daerah otonomi baru, distribusi pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi dapat lebih terfokus dan cepat berkembang.
Sebelumnya, ada sembilan usulan CDPOB yang diajukan kepada Pemprov Jabar, termasuk Cianjur Selatan, Subang Utara, dan Bogor Barat.
Dari sisi pemerintah pusat, total sembilan usulan CDPOB sudah masuk, seperti Sukabumi Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, dan Bogor Timur.
Proses Panjang Menuju Daerah Otonomi Baru
Meski sudah disetujui di tingkat DPRD Jawa Barat, perjalanan Cirebon Timur menjadi kabupaten baru masih panjang.
Usulan hasil rapat paripurna tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Namun, pembentukan kabupaten baru masih bergantung pada keputusan Presiden untuk membuka moratorium pemekaran daerah.
Artinya, masyarakat Cirebon Timur harus bersabar hingga pemerintah pusat benar-benar memberikan restu. Saat ini, moratorium masih berlaku, sehingga DOB baru belum bisa langsung diresmikan.
Harapan Masyarakat Cirebon Timur
Bagi masyarakat Cirebon Timur, keputusan DPRD Jabar ini adalah sebuah kemenangan moral. Pemekaran dianggap sebagai jalan untuk keluar dari ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan.
Infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga lapangan kerja diharapkan bisa lebih merata ketika Cirebon Timur resmi berdiri sebagai kabupaten baru.
Meski begitu, perjuangan belum selesai. Semua mata kini tertuju ke pemerintah pusat. Apabila moratorium dicabut, maka Kabupaten Cirebon Timur berpeluang besar segera diresmikan.
Hingga saat itu tiba, masyarakat tetap berharap agar suara mereka tidak hanya berhenti di tingkat daerah, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nasional.
