BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Di tengah proses pemulihan operasional Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) pasca pencabutan police line oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, muncul seruan kuat agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tampil sebagai pihak utama yang memimpin penyelesaian seluruh persoalan pengelolaan lembaga konservasi tersebut.
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, menilai bahwa Pemkot Bandung tidak boleh bersikap pasif.
Menurutnya, pemerintah kota memiliki tanggung jawab penuh sebagai pemilik aset dan penyelenggara layanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Semua aktivitas terkait Bandung Zoo harus berada di bawah koordinasi langsung Pemkot Bandung. Sesuai prosedur resmi yang telah ditetapkan,” tegas Firman dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai bahwa berbagai persoalan yang selama ini melingkupi pengelolaan Bandung Zoo—termasuk dualisme pengelola, status hukum badan pengelola, hingga permasalahan kesejahteraan satwa—tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan arah kebijakan.
Pemkot Didorong Jadi Pemimpin Utama
Firman menekankan pentingnya ketegasan Wali Kota Bandung dalam memimpin penyelesaian konflik internal tersebut.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus menjadi leader dan pusat kendali keputusan, bukan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak eksternal atau menunggu campur tangan pemerintah pusat.
“Perangkat birokrasi terkait harus digerakkan sebagai leading sector untuk mengembalikan fungsi Bunbin sebagai sarana wisata, edukasi, dan konservasi yang bermanfaat bagi publik, sekaligus sebagai aset produktif yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Usulan Tim Asistensi Transisi
Sebagai langkah konkret, Firman merekomendasikan pembentukan tim asistensi transisi. Yang beranggotakan perwakilan Pemkot Bandung, teknokrat independen, serta praktisi di bidang konservasi dan pengelolaan taman satwa.
Tim ini bertugas merumuskan model pengelolaan baru yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum juga harus terus diperkuat agar proses transisi tetap berada dalam koridor administratif dan legal,” tambah Firman.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Pernyataan Firman muncul di tengah berlarutnya konflik dualisme pengelolaan Bandung Zoo. Yang dikhawatirkan berdampak pada kesejahteraan ratusan satwa, serta nasib pekerja dan pedagang kecil di sekitar kawasan tersebut.
Kondisi ini juga berpotensi menurunkan citra Bandung sebagai kota wisata yang ramah keluarga.
“Harapannya, dengan kepemimpinan kuat dari Pemkot, Bandung Zoo dapat segera pulih dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bandung,” tandasnya. (uby)
