WWW.PASJABAR.COM – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan Jawa Barat menyalurkan donasi senilai lebih dari Rp1 miliar bagi korban bencana alam di sejumlah daerah, meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta wilayah Jawa Barat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan dari total donasi tersebut, sebesar Rp700 juta dialokasikan untuk membantu korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara itu, Rp300 juta lainnya disiapkan untuk warga terdampak bencana alam di Jawa Barat.
“Donasi ini akan disalurkan melalui Yayasan Mega Gotong Royong. Melalui yayasan tersebut akan dipersiapkan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan masyarakat terdampak bencana,” kata Ono saat ditemui di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).
Ono menjelaskan, dana bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong dari para kader PDI Perjuangan, mulai dari anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga kepala daerah di Jawa Barat yang berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Ia menambahkan, penggalangan dana masih terus dilakukan seiring tingginya potensi bencana di wilayah Jawa Barat.
“Karakter alam Jawa Barat ini mirip dengan Sumatera dan setiap tahun berpotensi terjadi bencana banjir. Karena itu, penggalangan dana ini tidak hanya berhenti di sini,” ujarnya.
Terlibat Langsung dalam Penanganan Pascabencana
Selain memberikan bantuan materi, PDI Perjuangan Jawa Barat juga terlibat langsung dalam penanganan pascabencana melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). Bentuk bantuan yang diberikan antara lain penyediaan perahu karet, pendirian dapur umum, serta distribusi selimut dan tenda di wilayah terdampak.
“Kami juga menyiapkan buffer stock di DPC-DPC PDI Perjuangan yang berada di daerah rawan bencana. Ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan pusat PDI Perjuangan,” ungkap Ono.
Dalam kesempatan tersebut, Ono mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi bencana guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana.
“Pemerintah perlu mempersiapkan diri dengan anggaran yang memadai. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga hingga ke tingkat pemerintah desa,” tegas Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu.
Ono juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan aktif dalam upaya pelestarian alam. Ia mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan bencana agar terus memperbarui informasi terkait potensi bencana dan langkah pencegahannya.
“Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana harus terus meng-update diri untuk memahami potensi bencana serta upaya pencegahan yang bisa dilakukan,” pungkasnya. (*)
