WWW.PASJABAR.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong transformasi total birokrasi di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Herman saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026). Menurutnya, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi dan wakil gubernur periode 2025–2030, Jawa Barat memiliki peluang besar menjadi provinsi paling maju dan berdaya saing di Indonesia.
“Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar,” ujar Herman.
Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2025 secara year on year mencapai 5,85 persen, melampaui rata-rata nasional 5,39 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, serta ekspor-impor. Bahkan, realisasi belanja daerah tahun 2025 menjadi yang tertinggi secara nasional, dengan sisa kas daerah hanya Rp500 ribu pada akhir tahun.
Target Turunkan Pengangguran dan Kemiskinan
Meski sejumlah indikator menunjukkan capaian positif, Herman menekankan bahwa kinerja tersebut harus diikuti dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik November 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat berada di angka 6,66 persen, sementara tingkat kemiskinan 6,78 persen.
“Kita menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun,” tegasnya.
Herman juga menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur mencapai 95,5 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Sementara itu, kinerja birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nangolah, menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan melalui kebijakan inovatif dan transformatif. Menurutnya, sinergi perencanaan dan indikator kinerja berbasis data menjadi kunci agar pembangunan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)
