# Harga BBM subsidi
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers terkait kebijakan energi dan fiskal di Jakarta, Senin (6/4/2026) kemarin.
Harga BBM Subsidi Dijaga
Dalam keterangannya, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah telah menghitung secara
matang kebijakan subsidi BBM dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai 100 dolar AS per barel.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap terkendali.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan tetap berada di kisaran aman, yakni sekitar 2,9 persen.
“Subsidi BBM akan terus diberikan sampai akhir tahun dan harga tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” ujar Menkeu.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama terkait fluktuasi harga energi.
Bantalan Fiskal Jadi Pengaman
Selain mengandalkan perhitungan anggaran, pemerintah juga memiliki cadangan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.
Dana ini disiapkan sebagai bantalan jika terjadi tekanan lebih besar, seperti lonjakan harga minyak yang tidak terduga.
Namun, pemerintah menilai kemungkinan harga minyak dunia bertahan tinggi dalam jangka panjang relatif kecil, sehingga risiko terhadap APBN masih dapat dikendalikan.
Menkeu juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh isu atau spekulasi terkait kondisi keuangan negara. Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal Indonesia masih kuat dan mampu mendukung berbagai kebijakan strategis.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, setiap kebijakan sudah kami hitung dengan matang,” tegasnya.
Strategi Belanja Pemerintah
Pemerintah juga mengubah strategi belanja negara agar lebih merata sepanjang tahun.
Selama ini, belanja cenderung menumpuk di akhir tahun, yang dinilai kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Menkeu, peningkatan defisit di awal tahun merupakan konsekuensi logis dari percepatan belanja tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
“Saya ingin pertumbuhan belanja pemerintah terjadi sepanjang tahun, bukan hanya di akhir,” jelasnya.
Kinerja APBN dan Ekonomi Terus Membaik
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memaparkan capaian positif APBN tahun 2025.
Defisit anggaran tercatat lebih rendah dari target awal, yakni sekitar 2,8 persen dari sebelumnya 2,91 persen.
Kondisi ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen pada triwulan IV 2025.
Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan dapat menembus angka di atas 5,5 persen ke depan.
Menkeu optimistis, jika tren ini terus berlanjut, maka pendapatan negara akan meningkat dan berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mendanai berbagai program pembangunan.
“Kalau ekonomi tumbuh baik, pendapatan meningkat, maka belanja pemerintah juga bisa lebih optimal,” ujarnya. (*/tie)
