BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah potensi korupsi.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, saat menghadiri kegiatan yang digelar DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026).
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025, tingkat integritas Jawa Barat tercatat berada di angka 71,85 persen. Sementara itu, dari sisi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), pengelolaan APBD Jawa Barat dinilai cukup baik dengan capaian 88,76 persen.
“Integritas saya kira sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi. Karena itu integritas menjadi sangat penting, baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Herman.
Dorong Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Layanan
Herman menekankan bahwa integritas merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi. Menurutnya, seseorang tidak akan melakukan korupsi apabila memiliki integritas yang kuat.
“Tidak mungkin orang melakukan korupsi apabila integritasnya baik. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga integritas dengan mengedepankan pencegahan,” tegasnya.
Ia juga menyebut capaian SPI sebesar 71,85 persen menjadi tanggung jawab bersama untuk terus ditingkatkan. Meski demikian, Herman optimistis di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kualitas integritas dan pelayanan publik akan semakin membaik.
“Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap integritas. Apalagi survei ini mencerminkan persepsi yang terbentuk dalam beberapa tahun ke belakang,” katanya.
Terkait capaian MCSP yang mencapai 88,76 persen, Herman menjelaskan bahwa indikator tersebut menunjukkan kualitas pengelolaan internal pemerintah, termasuk dalam perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
“MCSP penting karena memastikan integritas di dalam pemerintahan tetap terjaga di berbagai domain, mulai dari perencanaan hingga pelayanan publik,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kegiatan diskusi pemberantasan korupsi yang digelar bersama KPK dan Korps Alumni KNPI Jawa Barat. Menurutnya, forum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Salah satu syarat pembangunan bisa berjalan efektif, efisien, dan menyejahterakan masyarakat adalah dengan menjaga integritas,” pungkasnya. (uby)
