BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) kembali menggelar Sidang Promosi Doktor Ilmu Sosial atas nama Endri Herlambang, Rabu (29/4/2026), di Aula Mandalasaba dr. Djoendjoenan, Jalan Sumatra No. 41, Kota Bandung.
Sidang promosi tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. H. Bambang Heru P, M.S., dengan promotor Prof. Dr. Lia Muliawaty, M.Si., serta co-promotor Prof. Dr. H. Yaya Mulyana A. A, M.Si. Tim penguji terdiri dari Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si., Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si., dan Prof. Dr. H. Kamal Alamsyah, M.Si.
Dalam sidang tersebut, Endri mempertahankan disertasinya yang berjudul “Model Collaborative Governance dalam Pemajuan Kebudayaan Sunda oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.”
Tantangan Pemajuan Kebudayaan Sunda
Dalam penelitiannya, Endri menyoroti pentingnya kebudayaan sebagai identitas sekaligus kekuatan bangsa.
Ia mengungkapkan bahwa pemajuan kebudayaan Sunda di Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya penggunaan bahasa daerah hingga rendahnya indeks pembangunan kebudayaan dibandingkan rata-rata nasional.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji praktik collaborative governance dalam pemajuan kebudayaan Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif harus bersifat berkelanjutan dan mampu mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam satu siklus kelembagaan.
Selain itu, hambatan dalam kolaborasi dapat diatasi melalui kepemimpinan fasilitatif dan pengambilan keputusan berbasis bottom-up.
Budaya sebagai Dasar Kebijakan Publik
Endri menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya berakar pada nilai-nilai budaya lokal agar memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat.
“Kita memiliki warisan budaya Sunda yang seharusnya menjadi spirit dalam menciptakan nilai-nilai kebijakan publik. Kebijakan itu harus sejalan antara aturan dengan objek yang diatur,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang tidak berbasis budaya berpotensi menjadi subjektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Agar kebijakan memiliki legitimasi publik yang kuat, maka harus berasal dari konsensus dan produk budaya yang berlaku di Jawa Barat, khususnya budaya Sunda,” katanya.
Endri berharap hasil penelitiannya dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyampaikan harapan bagi Pascasarjana Unpas untuk terus mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kecintaan terhadap budaya dan nilai-nilai keislaman.
“Semoga Pascasarjana Unpas dapat melahirkan intelektual yang ‘nyunda, nyantri, nyakola’, sehingga memiliki kekuatan ilmu, budaya, dan keislaman,” ungkapnya.
Dalam sidang tersebut, Endri Herlambang dinyatakan lulus dengan IPK akhir 3,53 dan meraih yudisium sangat memuaskan, sekaligus menjadi lulusan ke-315 doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Unpas. (han)
