JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan, yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah. Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru, pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.
Keputusan ini juga didasarkan, pada capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 % dan dosis kedua yang mendekati 56 %. Vaksinasi bagi lanjut usia (lansia) saat ini mencapai 64 % untuk dosis pertama dan 42 % untuk dosisi kedua.
Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia, sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi.
Kendati begitu, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri selama Nataru, adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh.
Anak-anak dapat melakukan perjalanan, dengan syarat PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut.
Pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata dan tempat keramaian umum lainnya.
Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 % dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.
“Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dari laman Kemenkomarves, Selasa (7/12/2021).
Perubahan secara detail, kata Luhut akan dituangkan dalam revisi inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya. (ytn)
