Bandung, WWW.PASJABAR.COM – Kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera, yang menyatakan menentang kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
“Kami DPD PKS Kota Bandung, sesuai dengan perintah Presiden PKS menyatakan menentang kenaikan BBM,” ujar Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat purnama, dalam acara flasmob Penolakan Kenaikan harga BBM yang digelar di JL Ir H Djuanda tepatnya dekat Taman Cikapayang, Dago, Sabtu (10/0/2022).
5 Pernyataan DPD PKS Terkait Kenaikan BBM
Pada kesempatan tersebut, Ahmad menyampaikan pertanyaan sikap dari DPD PKS Kota Bandung,
- Kenaikan harga BBM ditengah upaya “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat” pasca pandemi menjadi
kebijakan yang kontraproduktif. Alih-alih mendorong kebangkitan dan kepulihan, kenaikan BBM justru
memukul mundur kemampuan ekonomi masyarakat yang tengah berupaya bangkit.
- BBM yang merupakan energi penggerak kegiatan ekonomi, ketika saat ini dinaikkan telah memicu
‘multiplier effect’ negatif, terbukti dengan melambungnya harga bahan-bahan pangan di Kota Bandung
per 5 September 2022 diantaranya: Beras kualitas medium naik 8,5%, cabe rawit merah naik 7,5%, cabai
keriting merah naik 18%, dan daging sapi naik 4,7%.
- Kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, yang akan
menyebabkan turunnya permintaan pasar, sehingga memaksa pengusaha mengurangi produksi dan
pada gilirannya akan memicu rasionalisasi beban produksi dengan melakukan PHK terhadap karyawan.
Sementara itu inflasi pada sektor makanan yang sempat naik dua digit akan terpicu kembali dengan
kenaikan BBM ini, dimana yang paling terimbas inflasi adalah masyarakat bawah yang sensitif terhadap
harga-harga.
- Kenaikan harga BBM akan menambah angka kemiskinan sementara BLT BBM yang disalurkan
seringkali tidak tepat sasaran karena carut marutnya data. Disamping itu BLT BBM yang disalurkan
berkisar Rp. 24,17 triliun atau hanya 4,8 % saja dari angka Rp. 502 Triliun subsidi energi.
- Atas dasar hal-hal yang disebutkan pada poin 1 sampai 4 di atas, maka DPD PKS Kota Bandung
menolak kenaikan harga BBM kali ini. Kenaikan BBM kali ini membuat Indonesia LAMA PULIHNYA, SULIT BANGKIT.
Kenaikan BBM Sangat Membebani Rakyat
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung
Iman Lestariyono mengatakan, kenaikan harga BBM sangat membebani rakyat.
“Dengan dialihkannya subsidi BBM ke subsidi BLT untuk warga tidak mampu, sangat tidak relevan,” katanya.
Terlebih jumlahnya yang hanya Rp600 ribu tidak akan bisa menutupi kebutuhan warga tidak mampu.
Terlebih lanjut Iman, jumlah warga tidak mampu di Kota Bandung sekarang ini bertambah. Bukan hanya yang termasuk ke DTKS tapi juga ada orang miskin baru yang terdampak Covid-19.
“Menurut data kami, jumlah yang masuk ke DTKS adalah 200 ribu kk. Sedangkan warga miskin baru bertambah sekitar 200 ribu kk,” jelasnya.
Sementara itu, warga tidak mampu yang tidak masuk ke DTKS, tidak akan mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga itu menjadi beban APBD. (Put)
