BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Nasional Indonesia (APTISI) Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU yang juga merupakan Rektor Universitas Pasundan (Unpas), mengaku sudah mengadu ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara bersama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se Indonesia karena dirugikan oleh kebijakan akreditasi mandiri serta jalur mandiri di Perguruan Tinggi negeri (PTN).
Hal tersebut disampaikan Prof Eddy usai pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Pasundan masa bakti 2022-2027 di Mandala Saba Ir. H. Djuanda, Kampus II Jl. Tamansari, Rabu (12/10/2022).
“Kita ada di lingkungan perguruan tinggi swasta yang cukup banyak ada 478 PTS di jabar dan ada 14 PTN Jabar Banten. Tentu kita melihat jika PT bukan hanya di Bandung dan Jakarta saja namun juga kita harus memperhatikan yang ada di luar sana, dan kami sudah menyampaikan aspirasi berjamaan ke Jakarta ke Kemendikbud dan Komisi X DPR RI bahkan ke Presiden Republik Indonesia di Istana Negara dan semua Rektor sudah menyampaikan semua pesannya dan intinya keberatan dengan akreditasi serta jalur mandiri PTN selain permasalahan lainnya,” ujar Prof Eddy.
Eddy menyebutkan, hal yang paling banyak disampaikan yakni keluhan PTS tentang mahalnya biaya akreditas yang harus ditanggung PTS.
“Karena masa pandemic beberapa PTS khususnya prodi sudah habis masa berlakukanya harus melakukan reakreditasi, reakreditasi setelah ada UU 12 Tahun 12 sejak Maret Tahun 2022, bagi yang sudah habis dilakukan akreditasinya dilakukan oleh akreditasi mandiri, kecuali prodi yang belum ada masih oleh BAN PT. Reakreditasi mendiri itu PTS harus membayaran 53 juta rupiah perprodi, ini sangat berat apalagi untuk LAM PTkes yakni 83 juta rupiah jadi total 115 juta rupiah. Itu sangat berat dan kita keberatan,” paparnya.
Dari pertemuan itu dijelaskan Eddy, ada titik temu yakni untuk PTS yang akreditasinya masih B atau C maka biaya reakreditasi akan ditanggung pemerintah dari Kemendikbud, namun PT yang status A atau unggul maka maka membayar secara mandiri.
“Keluah kedua yang paling banyak adalah rekrutmen jalur mandiri di PTN, tentu sangat menggangu bagi PTS yang ada, hal itu karena mandiri itu keleluasaan bagi PTN merekrut calon mahasiswa walaupun dalam ketentutan ada aturannya namun di lapangan berbeda, karena jalur mandiri itu cukup menganggu dari PTS. Belum lagi PTN membuka prodi di luar kampus utama atau PSKDU dengan membuka prodi yang subur di PTS, sangat riskan untuk PTS,” paparnya.
Unpas Tangkal Radikalisme di Kampus
Sementara itu berbicara tentang radikalisem dan terorisme di lingkungan kampus, Prof Eddy mengatakan pihaknya sudah sejak awal bekerjasama dengan BNPT sehingga mudah diditeksi sejak dini.
“Bahkan BNPT sudah mendatangi kampus kami untuk melakukan pencegahan radikalisme dan intoleranisme. Bukan hanya itu Unpas juga menjadi kampus relawan mahasiswa narkoba terbanyak di Indonesia berkerjasama dengan BNN dan membangun Artipena,” katanya. (tie)
