BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) dan Dewan Pengawas BPJS menggelar buka bersama dengan media di Addictea Spot, Jalan Cisangkuy No 46 Kota Bandung pada jumat (7/4/2023).
Acara ini diisi dengan sosialisasi terkait kegiatan masing-masing lembaga dan mengupas terkait tentang RUU Kesehatan serta bagaimana alumni dan lembaga pendidikan seperti UNPAD dapat berkontribusi dalam pelaksanaannya.
Dengan semakin kritisnya rakyat dewasa ini terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintah, pemerintah pun membuka adanya konsultasi publik untuk mendapatkan kritik melalui lisan maupun tulisan, sesuai dengan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Salah satu topik terkini yang sedang menjadi perbincangan adalah RUU Kesehatan yang sedang dalam tahap penyusunan.
Dewan Pengawas BPJS Iftida Yasir memaparkan bahwa fokus isi RUU Kesehatan ini berorientasi pada pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan meningkatkan sistem pembiayaan, adopsi teknologi, dan upaya pencegahan primer, dengan harapan akan merubah kebijakan menjadi mencegah kejadian sakit daripada mengobati.
“Negara tentunya memiliki
kewenangan besar dalam mengatur jaminan kesehatan masyarakat, tidak hanya sistem pendanaan melainkan penyediaan fasilitas kesehatan, sumber daya, dan distribusi dokter,” ungkapnya.
Ia melanjutkan bahwa layanan jaminan kesehatan ini diawasi oleh Dewan Pengawas yang bertugas untuk memastikan jalannya BPJS agar masyarakat mendapatkan hak jaminan sosial masyarakat.
“RUU ini diharapkan dapat memperbaiki isu-isu kesehatan masyarakat agar mendapatkan manfaat yang terbaik atas adanya pelayanan kesehatan dan membantu pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, masih terdapat gizi buruk dan layanan kesehatan yang belum memadai, termasuk bagi penyandang disabilitas,” papar Iftida.
Sementara itu Ketua Disability Center yang juga calon anggota Bawaslu, Suhendar menambahkan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas sangat diapresiasi. UU No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas bahkan memberikan kesempatan hak politik bagi penyandang disabilitas.
“Hak tersebut akan dapat mendukung pelaksanaan RUU Kesehatan di lapangan yang memiliki pasien disabilitas,” ungkapnya.
Sedangkan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Ketua Umum IKA UNPAD Irawati Hermawan, menyampaikan bahwa UNPAD telah memiliki kampus magister di Jakarta.
“Peluncuran kampus magister UNPAD Jakarta tersebut pada 5 April 2023 tersebut membuka program berbasis project dalam bidang ilmu hukum, komunikasi, inovasi regional, dan lingkungan hidup dengan sistem belajar hybrid,” tuturnya.
“Pembelajaran hybrid dan kampus di Jakarta, merupakan jembatan antara alumni, akademisi, dan masyarakat untuk lebih efektif dalam pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.
Adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta dukungan bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini RUU Kesehatan, membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak.
Pengalaman dan pembelajaran dari para alumni, seperti Iftida Yasir, Irawati Herawan, Suhendar, dan alumni UNPAD lainnya, dapat menambah nilai pada upaya tersebut. (tiwi)
